STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yg disampaikan Ardiyanto dari Partai Aceh resmi menyatakan akan menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Subulussalam, menyusul ketidakpuasan atas jawaban yang disampaikan dalam sidang paripurna hak interpelasi pada hari Jumat 14 February 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam. Sebanyak 15 anggota DPRK menyatakan persetujuan untuk menggulirkan hak angket guna mendalami secara menyeluruh jawaban wali kota yang dinilai belum menjawab substansi pertanyaan legislactif.
Hak interpelasi sebelumnya digunakan DPRK untuk meminta keterangan resmi dari kepala daerah terkait sejumlah kebijakan dan persoalan pemerintahan. Namun, setelah mendengarkan paparan wali kota, mayoritas anggota dewan menilai masih terdapat poin-poin yang perlu dibuka lebih detail dan diuji secara objektif.
Hak angket sendiri merupakan instrumen konstitusional DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat.
Jika hak angket benar-benar dilanjutkan dan disahkan sesuai mekanisme tata tertib DPRK, maka sejumlah konsekuensi politik dan hukum dapat terjadi.
DPRK akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket yang memiliki kewenangan memanggil pihak-pihak terkait, meminta dokumen, hingga melakukan klarifikasi mendalam.
Proses angket biasanya dilakukan secara terbuka. Ini berpotensi membuka data dan informasi yang sebelumnya belum terungkap ke publik.
Hasil angket bisa berujung pada rekomendasi perbaikan kebijakan,dan rekomendasi sanksi administratif.
Bahkan, dalam situasi tertentu, dapat menjadi pintu masuk proses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
Secara politik, hak angket dapat meningkatkan tensi hubungan eksekutif-legislatif,mempengaruhi stabilitas pemerintahan daerah dan tentunya menjadi perhatian publik dan pengawasan masyarakat secara luas
Apabila dalam proses angket ditemukan indikasi pelanggaran hukum, DPRK dapat merekomendasikan penanganan kepada aparat penegak hukum.
Keputusan 15 anggota DPRK ini menandai babak baru dinamika politik di Subulussalam. Publik kini menunggu apakah hak angket benar-benar digelar dan sejauh mana dampaknya terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Di sisi lain, masyarakat berharap proses ini berjalan objektif, profesional, dan tidak semata menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, melainkan benar-benar untuk kepentingan rakyat.
Apabila hak angket resmi bergulir, maka Subulussalam akan memasuki fase pengujian serius terhadap akuntabilitas kepemimpinan daerahnya.
[dedi]
