Prosesi pelantikan yang dilakukan di ruang terbuka ini dilskuksn kepada 178 pejabat Eselon III (Administrator), 204 pejabat Eselon IV (Pengawas), serta 7 pejabat fungsional.
Momen ini menandai dimulainya perombakan besar-besaran untuk memperkuat performa birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Anwar Hafid dengan Wagub dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid memberikan peringatan keras kepada para pejabat agar membuang jauh-jauh mentalitas lama terkait pengotakan jabatan berdasarkan keuntungan materi.
”Tidak ada jabatan basah, tidak ada jabatan kering, apalagi jabatan air mata. Semua adalah amanah. Setiap posisi memiliki ruang inovasi yang sama luasnya,” tegas Anwar di hadapan ratusan pejabat yang mengenakan setelan jas lengkap dan kopiah tersebut.
Gubernur menekankan bahwa para pejabat baru tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia mematok tiga target utama yang harus tuntas dalam program 100 hari kerja:
1. Revolusi Data. Anwar menyoroti carut-marut perencanaan pembangunan yang selama ini menggunakan data usang. “Kita tidak boleh lagi merencanakan masa depan dengan data tahun 2010. Pekerjaan nomor satu adalah pemutakhiran data!” ujarnya.
2. Digitalisasi Total. Dalam tiga bulan ke depan, seluruh sistem pelayanan publik wajib berbasis digital. Gubernur menginginkan efisiensi di mana masyarakat tidak perlu bertatap muka langsung untuk mengurus administrasi.
3. Merit System (Keadilan Karier) Gubernur menjanjikan sistem promosi yang murni berdasarkan prestasi dan inovasi, bukan kedekatan personal atau manuver politik.
Menariknya, Anwar Hafid memberikan tantangan terbuka bagi para bawahannya. Ia menjanjikan dukungan anggaran penuh serta promosi jabatan instan dalam waktu tiga bulan bagi pejabat yang mampu melahirkan inovasi berdampak nyata bagi daerah.
”Saya butuh orang yang bekerja, bukan yang pandai bermanuver. Kalau inovasinya masuk akal dan bermanfaat, saya promosikan. Ini janji saya,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa jabatan adalah sesuatu yang fana. Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sulteng menjadi “pasukan berani” yang siap melayani rakyat tanpa mengenal waktu libur jika dibutuhkan.
Pelantikan ini menjadi sinyal kuat bahwa birokrasi Sulawesi Tengah kini bertransformasi menuju pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi guna mempercepat kesejahteraan masyarakat di Bumi Tadulako. (Damai Tebisi).
