STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan respons spontan atau kapasitas lokal. Dalam kerangka UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008, terdapat parameter objektif yang menjadi dasar penentuan tingkatan bencana: kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.
Berdasarkan hasil kajian dan data lapangan, kondisi yang melanda Aceh saat ini memenuhi seluruh parameter yang secara hukum dan administratif mengarah pada kategori bencana nasional.
1. Dampak lintas provinsi yang terukur dan berkelanjutan
Banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengganggu rantai pasok logistik dan energi. Terganggunya distribusi BBM ke Aceh, termasuk di Subulussalam, adalah contoh konkret bagaimana dampak suatu bencana telah melampaui batas administratif satu provinsi.
Dalam logika penanggulangan bencana, ini adalah salah satu indikator kuat untuk eskalasi status ke tingkat nasional.
2. Terganggunya fungsi ekonomi daerah
Kelangkaan energi, kerusakan akses transportasi, dan gangguan distribusi barang telah menyebabkan aktivitas ekonomi menurun signifikan.
Indikator ekonomi yang mengalami stagnasi atau kontraksi akibat bencana adalah salah satu parameter resmi dalam asesmen kebutuhan (needs assessment) oleh BNPB.
3. Kerusakan infrastruktur vital
Beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan hingga tidak dapat digunakan. Infrastruktur yang terdampak bukan hanya fasilitas transportasi, tetapi juga layanan publik lainnya.
Secara teknis, kerusakan infrastruktur ini telah melewati batas kemampuan perbaikan cepat oleh pemerintah daerah tanpa dukungan pusat.
4. Adanya korban jiwa dan korban terdampak dalam jumlah besar
Parameter korban menjadi salah satu indikator paling determinan dalam penilaian status bencana. Ketika jumlah korban jiwa, pengungsian, dan warga terdampak melampaui kapasitas daerah, intervensi pusat menjadi kebutuhan, bukan opsi.
5. Beban biaya penanganan yang telah melebihi kapasitas fiskal daerah
Data kebutuhan pemulihan darurat (emergency response) dan rehabilitasi menunjukkan bahwa estimasi beban biaya tidak sebanding dengan kapasitas fiskal kabupaten/kota maupun provinsi.
UU 24/2007 mengatur bahwa ketika suatu daerah tidak lagi mampu secara finansial, maka penetapan status nasional adalah mekanisme yang harus ditempuh agar pemerintah pusat dapat mengambil alih sebagian atau seluruh beban pembiayaan.
Prosedur teknis mekanisme eskalasi status, dimana regulasi mengatur alur yang sangat jelas dan bersifat berjenjang:
1. Bupati/Wali Kota menyatakan secara administratif bahwa penanganan bencana telah melampaui kapasitas daerah.
2. Gubernur Aceh kemudian melakukan evaluasi provinsi dan jika kondisi juga telah melampaui kapasitas provinsi, gubernur wajib mengeluarkan pernyataan serupa.
3. Berdasarkan dua tingkatan rekomendasi tersebut, Gubernur meneruskan usulan resmi kepada Presiden melalui BNPB untuk menetapkan status Bencana Nasional.
Proses ini bukan bersifat politis, tetapi administratif, dan merupakan mandat hukum untuk memastikan efektivitas penanganan.
Sudah saatnya mengambil keputusan berbasis data, bukan persepsi.Berdasarkan seluruh indikator objektif, Aceh berada pada kondisi di mana penetapan status bencana nasional bukan lagi isu diskresi, tetapi kebutuhan administratif yang sejalan dengan regulasi.
Eskalasi status akan membuka akses pada dukungan anggaran, logistik, personel, dan kewenangan pusat yang jauh lebih besar untuk memastikan percepatan penanganan.
Menunda usulan hanya memperpanjang risiko, menambah beban fiskal daerah, dan menghambat pemulihan.
[dedi]
