STRATEGINEWS.id, Jakarta – Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJB) alias Whoosh masih menjadi perbincangan publik.
Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai proyek kereta cepat Whoosh bukan kerugian, tapi investasi sosial.
Partai Demokrat melalui Sekretaris Jenderal Herman Khaeron mengatakan, tak masalah dengan pernyataan Jokowi, tapi siapa yang mau menalangi kondisi Whoosh yang merugi?
“ Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisinya hari ini adalah rugi. Nah, rugi ini siapa yang akan menalangi?” kata Herman Khaeron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025) dikutip dari detiknews.
Khaeron sepakat Whoosh dimanfaatkan untuk jangka panjang bagi masyarakat. Kendati demikian, Khaeron mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian Whoosh.
“ Kalau ini memang bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktifitas, mengurangi losing dari setiap mooving dari seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” ujarnya.
Khaeronpun menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo yang mengatakan APBN tak akan membayar kerugian Whoosh.
Menurut Khaeron, lain halnya status kereta cepat itu masuk kategori proyek strategis nasional.
“Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi gitu loh. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah,” ungkapnya.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai pada akhirnya pemerintah yang mesti turun tangan terkait itu.
Khaeron mengatakan Komisi VI DPR akan meminta penjelasan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terkait langkah strategis ke depan supaya tak ada kerugian.
“Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi buka suara terkait Whoosh yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi.
“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi, dilansir detikJateng, Senin (27/10).
“Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” kata Jokowi, seperti dikutip dari detiknews, Sabtu {1/11/2025) pagi.
Sumber: detiknews
