STRATEGINEWS.id, Jakarta – Buntut adanya perbedaan data simpanan pemerintah daerah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak akan berdialog dengan Bank Indonesia [BI] dan Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri].
“ Enggak. Bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya Cuma pakai data Bank Sentral aja,” demikian kata Purbaya, dikutip dari KompasTV, Sabtu [25/10/2025] pagi.
Persoalan beda data ini terus bergulir. Sejumlah kepala daerah mengkonfirmasi kepada Purbaya yang merespon tidak terima dengan data yang disampaikannya. Kata Purbaya, sebaiknya kepala daerah bertanya langsung kepada Bank Indonesia.
“ Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin semua account satu per satu,” jelas Purbaya.
Purbaya juga menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana pemda yang mengendap di Bank. Ia mempertanyakan kenapa pemda Jabar menyimpan dana dalam bentuk giro di perbankan.
Menurut Purbaya, menyimpan dana dalam bentuk giro di perbankan merugikan karena cenderung kecil.
“ Ada yang ngaku katanya uangnya bukan deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” ujar Purbaya.
Purbaya pun menduga, model penyimpanan dana dalam bentuk giro di perbankan justru akan membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.
“ Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” kata Purbaya.
Polemik soal dana simpanan pemda di bank mencuat. Ada perbedaan data antara BI dan Kemendagri. BI berdasarkan data 30 September mencatat anggaran daerah yang tersimpan di perbankan Rp 233,97 Triliun. Data ini berbeda dengan yang dimiliki Kemendagri, yaitu Rp 215 Triliun, seperti dikutip dari KompasTV, Sabtu [25/10/2025] pagi.
[jgd/red]
