STRATEGINEWS.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Donald Trump masih lumpuh akibat kebuntuan politik dengan Partai Demokrat.
Menurut pakar politik Amerika, Jerry Massie, kunci untuk mengakhiri kebuntuan ini adalah menghapus mekanisme filibuster di Senat.
“Selama ini, Partai Demokrat menjadi faktor utama penutupan pemerintahan federal. Dalam sejarah, sudah 15 kali Partai Demokrat menutup pemerintahan ketika presiden berasal dari Partai Republik,” ujar Jerry, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), alumnus American Global University (AGU), Jumat (31/10/2025).
Penutupan pemerintahan (government shutdown) di era Trump kini telah berlangsung lebih dari 30 hari, menjadikannya salah satu yang terpanjang dalam sejarah AS.
Meski tiga senator Demokrat telah bergabung dengan Republik, Jerry menjelaskan bahwa Senat masih kekurangan empat suara untuk mencapai 60 kursi, ambang batas untuk menghentikan filibuster dan membuka kembali pemerintahan.
“Deadlock ini menekan ekonomi AS hingga merugikan antara USD7–14 miliar, memangkas 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal terakhir akibat berkurangnya belanja pemerintah,” paparnya.
Jerry menilai, sudah saatnya Trump mengambil langkah tegas.
“Trump harus menyingkirkan ide gila Demokrat dan mengakhiri filibuster. Dengan mayoritas Republik di Senat (53 kursi) dan kekuatan signifikan di Kongres, peluang itu terbuka lebar,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak dimulainya shutdown pada 1 Oktober, lebih dari 4.100 pegawai federal telah dirumahkan, dan jumlah itu bisa meningkat.
“Penutupan ini bukan sekadar soal politik—ini memukul roda pemerintahan. Sejak 1981, AS sudah 15 kali menutup pemerintahannya, tapi tak ada presiden yang menggunakannya sebagai alasan pemutusan besar-besaran,” tambahnya.
Sementara itu, Partai Demokrat bersikeras agar setiap rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek mencakup perpanjangan kredit pajak di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) yang akan segera berakhir.
Namun Jerry optimistis, Republik akan mengakhiri filibuster demi menormalisasi kembali jalannya pemerintahan.
“Kebijakan ini bukan hanya soal membuka kantor pemerintah, tapi soal mengembalikan stabilitas dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” pungkasnya.
Sumber: Akurat.co
