Oleh: Andre Vincent Wenas *)
Kilang kita yang cuma ada 8 biji, kemarin terbakar (dibakar) lagi, kali ini yang ada di Dumai, Riau (Kilang Dumai Terbakar, Pertamina Pastikan Penanganan Cepat, berita Kompas.com, Rabu 1 Oktober 2025 jam 22:57 WIB).
Seperti kita ketahui, PT Kilang Pertamina Internasional mengelola enam unit operasi kilang utama, yaitu 1) Refinery Unit (RU) II Dumai/Sei Pakning di Riau, kilang dengan kapasitas gabungan sekitar 177 ribu barel/hari. Lalu, 2) RU III Plaju, Sumatera Selatan, merupakan kilang tertua yang masih beroperasi, dengan kapasitas 127 ribu barel/hari.
Kemudian kilang 3) RU IV Cilacap yang merupakan kilang terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia, berlokasi di Jawa Tengah. Kapasitasnya mencapai 348 ribu barel/hari. 4) RU V Balikpapan, berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas 360 ribu barel/hari.
Kilang 5) RU VI Balongan yang berada di Jawa Barat, memiliki kapasitas 125 ribu barel/hari. 6) Kilang RU VII Sorong (Kasim) yang terletak di Papua Barat, dengan kapasitas 10 ribu barel/hari.
Masih ada kilang minyak swasta, 7) Kilang Tuban (TPPI) yang dioperasikan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, kapasitas sekitar 50 ribu barel/hari, serta 8) Kilang TWU yang dioperasikan oleh PT Tri Wahana Universal, kapasitasnya 6 ribu barrel/hari. Total kapasitas ke-8 kilang ini adalah 1.203.000 barel/hari.
Kebutuhan minyak bumi nasional sekitar 1,6 juta barel/hari, lifting minyak kita sekitar 600 ribu barrel/hari, jadi kita perlu mengimpor minyak sekitar 1 juta barel/hari. Kemudian minyak mentah itu diolah di dalam negeri sekitar 1,2 juta barel/hari, maka kita masih perlu mengimpor BBM sekitar 400 ribu barel/hari. Perhitungan kasar dan sederhana yang masuk di akal orang sehat.
Dulu Indonesia aktif mengekspor minyak, sampai-sampai Prof.Dr. Soebroto didapuk untuk jadi Sekretaris Jenderal OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) sejak 1 Juli 1988 sampai 30 Juni 1994, selama 6 tahun kiprah Indonesia di blantika pasar minyak dunia.
Seperti kita ketahui fungsi utama OPEC adalah mengatur kuantitas supply minyak dunia demi menjaga kestabilan harga. Menjaga keseimbangan supply-demand minyak dunia, dan Indonesia saat itu ada di posisi sentral. Sekjen-nya negara-negara eksportir minyak.
Sekedar inforamasi, organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) sekarang ini terdiri dari 12 anggota: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, Aljazair, Kongo, Guinea Ekuatorial, Gabon, Libya, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Indonesia sudah keluar sejak tahun 2008.
Jika di tahun 1997 produksi Indonesia mampu di atas 1,5 juta barel/hari, tapi kini Indonesia justru harus mengimpor minyak hingga 1 juta barel/hari. Kementerian ESDM sebetulnya telah mendorong program reaktivasi sumur-sumur menganggur yang jumlahnya lebih banyak ketimbang sumur aktif.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah memaparkan, bahwa saat ini Indonesia memiliki 44.985 sumur migas, di mana sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole).
Selain itu sebetulnya teknologi juga berperan. Blok Cepu misalnya, yang dikelola oleh ExxonMobil, awalnya hanya menemukan 100.000 barel minyak per hari, tapi dengan adanya teknologi mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 163.000 minyak barel per hari.
Tambah lagi, menurut Kementerian ESDM, pemerintah tengah menyiapkan lebih dari 60 blok migas yang siap ditawarkan kepada investor hingga tahun 2028. Enam blok diantaranya telah siap ditawarkan di tahun 2024.
Selain itu, Indonesia juga mempromosikan penggunaan biodiesel dan konversi kendaraan bermotor dari energi fosil ke kendaraan berbasis Listrik (EV, Electric Vehicle). Kita sudah memasuki campuran biodiesel sebesar 40% (B40), pada tahun 2026 kita sudah masuk ke B50. Bahkan Presiden Prabowo sudah mengarah ke B60 dan B70.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sektor transportasi telah menyumbang konsumsi paling besar untuk BBM nasional, sebesar 49%, disusul sekor industri 34%, sektor ketenagalistrikan 8%, dan sektor aviasi atau penerbangan sebesar 6%.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyoroti hilirisasi yang diyakini dampaknya akan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dimana melalui hilirisasi di sektor tambang dan migas akan membuka banyak peluang kerja baru. Kita kejar terus.
Kembali ke soal defisit perdagangan migas. Kita mengalami defisit perdagangan minyak dan gas (migas) sejak tahun 2006. Dimana produksi minyak mentah menurun sementara konsumsi domestik terus meningkat. Maka sejak saat itu Indonesia memasuki era defisit minyak, jadi importir minyak mentah dan olahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Selain sebagai net-importer (yang telah menghabiskan banyak devisa) kita juga dirundung banyak masalah di sektor Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai dari isu oplosan barusan, impor minyak yang tidak cocok spec-nya, kasus minyak China-Sonangol dari Angola (Africa) dan lain sebagainya. Runyam. Ditambah lagi kebakaran kilang minyak disana-sini. Dicurigai mafia migas bermain api di area ini.
Mafia migas-lah yang praktis jadi pengatur supply-demand migas, bukan lagi oleh OPEC. Oleh karena itu dengan sendirinya mafia migaslah secara de-facto yang mengatur supply-chain bisnis migas.
Dengan mengatur supply-chain bisnis migas maka dengan seenak udel mereka bisa membagi kue haram hasil konspirasi jahat mereka dengan para kaki tangan (kompradornya) di Pertamina, Kementerian ESDM, Gedung DPR dan oknum-oknum pejabat yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Gurita inilah yang telah mencekik Indonesia dan memainkan peran sebagai aktor utama yang telah ikut menjebak Indonesia masuk dalam “middle-income trap”. Apakah peran mafia internasional ikut bermain? Ya tentu saja mereka ikut serta bermain demi menjaga kepentingan impor bahan mentah. Lalu apakah aktor politik nasional ada yang cawe-cawe? Ya, dengan politik uang seperti yang terjadi secara gila-gilaan sekarang tak bisa dipungkiri lagi ihwal keterlibatan para politisi korup.
Baru saja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan kritik pedasnya ke Pertamina yang selama ini terbukti gagal membangun 7 kilang baru yang dulu dijanjikannya sendiri, ada kilang terbakar. Kritik disampaikan Menkeu pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada hari Selasa tanggal 30 September 2025, esoknya pada Rabu 1 Oktober 2025 sebuah insiden kebakaran hebat langsung melanda kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) di Dumai, Riau.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI itu Menkeu Purbaya secara terbuka menyebutkan bahwa hambatan pembangunan kilang bukan karena ketiadaan proyek, melainkan karena sikap Pertamina tersebut yang “males-malesan”. Katanya, “Kilang itu, bukan kita gak bisa bikin atau gak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertaminanya males-malesan aja.” Kata “males-malesan” itu sangat multi-interpretatif, maknanya bercabang kemana-mana.
Bahkan diungkapkan dulu pernah ada tawaran skema kerja sama yang sangat menguntungkan: tawaran datang dari investor asal Tiongkok yang bersedia membangun kilang minyak dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Artinya, aset kilang akan menjadi milik Indonesia secara gratis setelah 30 tahun. Namun apa yang terjadi? Tawaran tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Pertamina. Apa pasal?
Kata Menkeu Purbaya, “Pertamina keberatan dengan usulan tersebut. Karena kami (maksudnya Pertamina – pen) sudah over capacity. Waktu itu saya kaget over capacity apa?” Wajar kalau dia kaget, “over-capacity apa?” Ya, apanya yang over-capacity? Ngawur saja jawaban Pertamina ini.
Selanjutnya pihak Pertamina katanya merespon, “Kami (Pertamina) sudah berencana bangun kilang baru.” Lalu Menkeu Purbaya menampik, setelah bertahun-tahun, “Satu pun gak jadi kan. Mereka bilang akan jadi, tapi sampai sekarang gak jadi, yang ada malah beberapa dibakar.” Betul, terbukti lagi sekarang, baru sehari setelah bicara itu, kilang Pertamina di Dumai terbakar (dibakar). Kurang ajar memang, dugaan kuat ini kerjaan konspirasi jahat tentakel mafia migas.
Begitu pengakuan Menkeu Purbaya yang sekaligus mengaitkan insiden kebakaran dengan kegagalan pembangunan. Kejadian insiden kebakaran di Kilang Dumai kemarin terjadi sehari setelah Menkeu membongkar konspirasi jahat mafia migas dengan para kompradornya di tubuh Pertamina di hadapan para anggota perlemen.
Kinerja Pertamina yang terbukti lamban dan cenderung membela kepentingan mafia migas ini harus diberantas. Penggal kepala ularnya dan cacah badan serta ekornya, sampai ke kaki tangannya di aparat penjaga kilang-kilang kita. Sudah terlalu lama mereka mengangkangi kesejahteraan rakyat Indonesia.
DPR juga harus bersih dan berani serta aktif mengontrol kinerja BUMN tersebut dalam pembangunan infrastruktur energi. Danantara harus lebih berani memangkas benalu-benalu yang selama ini menghisap dan bikin Pertamina jadi inefisen, boros gegara bocor… bocor… bocor…
Tujuan bersama kita adalah menekan subsidi energi dan sekaligus memastikan bahwa subsidi yang ada menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Ingat kemandirian energi adalah prioritas utama program Asta Cita administrasi Prabowo-Gibran.
Konsekuensi dari strategi keberlanjutan dari ‘developmentalisme’-nya Jokowi inilah yang oleh administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran bakal lebih diakselerasi (dipercapat) lagi. Berantas mafia migas. Oke gas!
Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
