STRATEGINEWS.id, Jakarta – Memasuki 80 tahun Indonesia Merdeka, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih tajam. Hal ini ditandai dengan konsentrasi kekayaan dan aset pada segelintir elit, sementara rakyat kecil terus tertinggal.
Beberapa penyebabnya meliputi pembangunan infrastruktur yang tidak merata, praktik korupsi yang semakin menggila dan tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, serta ketimpangan akses pendidikan dan lapangan kerja layak. Dampaknya bisa berupa menurunnya kualitas sumber daya manusia, potensi konflik sosial, dan menurunnya produktivitas ekonomi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam sebuah Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pangi mengatakan, sejak merdeka, prinsip utama bangsa adalah kesejahteraan. Namun, setelah 80 tahun, justru pejabat yang sejahtera, rakyatnya yang tercecer.
“Yang kaya tujuh turunan, yang miskin tujuh turunan,” ujar Pangi menyoroti kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini
Menurut Pangi, ketimpangan itu semakin diperparah dengan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat.
Ia megungkap, pemangkasan transfer dana ke daerah yang berdampak langsung pada gaji tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Yang terganggu justru gaji pegawai paruh waktu dan PPPK. Mereka hanya hidup dengan Rp1,2 juta sebulan, dipotong lagi. Bupati jadi kewalahan karena transfer daerah dipangkas,” tegasnya.
Kebijakan Pajak
Pangi juga mengkritik kebijakan pajak yang cenderung menyasar kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, negara lebih suka memburu pajak dari rakyat kecil ketimbang menutup kebocoran di sektor tambang, migas, dan perkebunan.
“Negara ini seperti berburu di kebun binatang. Pajak tanah, kendaraan, rumah, digital, semua dikejar. Tapi sektor tambang dan migas yang bocor sampai 80 persen dibiarkan,” kata Pangi.
Ia menambahkan, persoalan utama Indonesia bukan keterbatasan sumber daya, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam. Hal itu, menurutnya, menjadikan pejabat dan oligarki semakin makmur, sementara rakyat semakin terpinggirkan.
Pangi juga menyoroti melemahnya representasi politik rakyat akibat dominasi oligarki.
“Undang-undang lebih sering menjadi titipan investor dibanding mewakili kepentingan rakyat. Inilah yang membuat suara rakyat tersisih,” ujarnya.
Pangi mengingatkan pentingnya kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Data menunjukkan 78 persen pendapatan rakyat Indonesia masih di bawah Rp700 ribu per bulan. Sementara, segelintir orang terkaya bisa menutupi kebutuhan ratusan juta rakyat. Kesenjangan ini makin dalam,” kata Pangi mengakhiri.
[rus/red]
Sumber: parlementaria.com
