STRATEGINEWS.id, Jakarta – Polemik peralihan kepemilikan empat pulau di provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) saat ini dalam kajian ulang Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan besok pembahasannya akan dipimpin langsung Presiden RI H. Prabowo Subianto.
Atas polemik tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia [DPP PWRI] Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH..M.Kn, angkat bicara dan meminta pemerintah mengedepankan perdamaian di Aceh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya memahami butir butir Perjanjian Damai Helsinki, sejarah dan budaya Aceh.
Dalam memutuskan polemik kepemilikan empat pulau milik Aceh tersebut tidak bisa sembrono hanya berdasarkan kedekatan geografis.
” Harusnya Mendagri faham tentang tujuan Perjanjian Helsinki untuk perdamaian dan kedaulatan Aceh demi NKRI, jadi tidak sembrono mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai empat pulau di wilayah Aceh itu,
Dr. Suriyanto meminta kebijaksanaan Bupati Tapteng Masinton dalam menanggapi permasalahan ini.
“Bukankah Bupati Tapteng Masinton orang yang sudah sangat berpengalaman, tentunya harus bijak dalam memberi keputusan tentang empat pulau yang berdekatan dengan wilayah kekuasaannya” jelasnya.
Suriyanto menegaskan, Gubernur Sumatera Utara harus lebih bijaksana sebagai pemimpin tertinggi di Sumut, jangan dirinya membuat kegaduhan bangsa ini, di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
” Dan yang paling parah Gubsu harusnya lebih bijak lagi sebagai pimpinan tertinggi disumut, agar tidak buat gaduh di kepemimpinan Pak Prabowo saat ini dan kedepan, semoga Boby Nasution lebih banyak belajar sebagai pemimpin muda Sumut, jangan asal asalan ini bukan pasar tapi tentang bijaksananya seorang pemimpin”, tegasnya.
[Dedi]