STRATEGINEWS.id, Jakarta – Aksi premanisme di Indonesia menjadi ancaman serius bagi iklim investasi. Berbagai laporan terbaru menunjukkan bahwa praktik seperti pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi oleh individu atau kelompok, termasuk yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas), telah menghambat masuknya investor.
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengerahkan instrumen intelijen untuk mencegah dan memberantas aksi premanisme, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini melibatkan pendekatan intelijen, preemtif, dan preventif, termasuk sosialisasi hukum dan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku seperti preman.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyatakan bahwa intelijen akan fokus pada pencegahan, sementara Kejagung juga memperkuat strategi penuntutan terhadap pelaku premanisme yang ditangkap polisi.
Operasi ini dimulai pada Mei 2025, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Tentu, kami punya instrumen intelijen yang lebih pada sisi pencegahan. Oleh karena itu, instrumen intelijen ini akan secara intensif dan sebenarnya selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat,” kata Harli kepada wartawan pada Minggu (18/5/2025).
“Dalam rangka membangun kesadaran itu. Karena fungsi intelijen yang ada di kita adalah fungsi-fungsi pencegahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan sasaran pemerintah ialah memberantas aksi premanisme, bukan organisasi masyarakat (ormas).
Sebab, aksi premanisme telah meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi
“Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah, dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi (premanisme) ini,” kata Hasan.
Hasan menyebut aksi premanisme menjadi perhatian pemerintah, sebab tindakanya telah menghambat investasi dan mengganggu dunia usaha.
“Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya,” kata Hasan
[nug/red]
