Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan kontroversial, yakni mengirim anak-anak yang dianggap “nakal” ke barak militer guna menjalani pembinaan disiplin.
Kebijakan Kang Dedi ini memicu pro dan kontra. Program ini, yang dijadwalkan mulai Mei 2025, menargetkan anak-anak yang terlibat dalam tawuran, bolos sekolah, balapan liar, mabuk, atau melawan orang tua, dengan masa pembinaan selama 6 bulan hingga 1 tahun.
TNI AD mendukung rencana ini, dengan Kodam III/Siliwangi sedang mempersiapkan teknis kerja sama. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengizinkan penggunaan barak untuk latihan disiplin, bukan pelatihan militer. Panglima TNI Agus Subiyanto menilai program ini tidak perlu diperdebatkan berlebihan, merujuk pada praktik serupa di negara maju.
Ulah anak-anak berperilaku nakal ini memang sudah nggegirisi, sudah di luar batas. Berkeliling kota secara berkelompok dengan membawa senjata tajam, mencari kelompok lain yang dianggap musuh. Bahkan tak segan masuk ke lorong kampung hanya untuk mencari ‘mangsa’ yang kemudian akan dilibas.
Perilaku brutal anak-anak tanggung ini, sudah sangat meresahkan. Mereka tak segan-segan melukai orang lain, lalu merampas sepeda motor.
Meski menuai pro kontra, kebijakan Kang Dedi alias Bapak Aing ini, patut menjadi renungan kita bersama. Perilaku nakal anak-anak sering kali mencerminkan lingkungan, pola asuh, atau kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Ini jadi panggilan untuk orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk introspeksi, memahami akar masalahnya, dan mencari solusi bersama, seperti komunikasi yang lebih baik atau pendekatan mendidik yang lebih positif.
Anak-anak yang berperilaku nakal, Dedi menjamin akan tetap belajar seperti biasa, tetapi berada di lingkungan barak militer dengan jadwal ketat, seperti bangun jam 04.00, tidur jam 20.00, olahraga, dan kegiatan keagamaan, tanpa pelatihan militer seperti perang. Tujuannya adalah membentuk karakter dan kedisiplinan, bukan menghukum. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dengan anggaran disediakan oleh Pemprov Jabar, serta persetujuan orang tua melalui surat pernyataan.
Membina anak yang berperilaku nakal di barak militer bisa jadi pendekatan kontroversial. Di satu sisi, disiplin ketat dan lingkungan terstruktur mungkin membantu menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun, pendekatan ini juga berisiko jika tidak mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak, yang justru bisa memperburuk perilaku atau menyebabkan trauma.
Alternatif seperti program pembinaan berbasis komunitas, konseling, atau pelatihan keterampilan sering kali lebih efektif untuk jangka panjang, sambil tetap menjaga kenyamanan masyarakat. Penting untuk menyeimbangkannya dengan pendekatan yang humanis dan sesuai usia anak.
Kenakalan remaja harus ditangani secara holistik, dengan memeriksa akar masalah seperti kondisi keluarga dan lingkungan, bukan hanya pendekatan militer yang tidak menjamin perubahan perilaku.
Kebijakan Kang Dedi ini, meski tujuannya baik, berpotensi melanggar hak anak, seperti hak pendidikan dan perlindungan dari kekerasan, sesuai UU Perlindungan Anak. Pendekatan ini dapat membangkitkan trauma militerisme dan bertentangan dengan prinsip pendidikan yang humanis. Psikolog Arnold menyoroti risiko psikologis, seperti penurunan harga diri akibat pelabelan “nakal” dan potensi anak menjadi lebih agresif atau memberontak.
Secara keseluruhan, meskipun tujuannya membentuk disiplin, banyak ahli menilai pendekatan ini kurang tepat karena tidak menyelesaikan akar masalah kenakalan remaja dan berisiko melanggar hak anak. Alternatif seperti konseling psikologis, pendekatan edukatif, dan perbaikan sistem pendidikan dinilai lebih efektif.
Pendekatan untuk menangani anak-anak berperilaku nakal bisa melalui sekolah khusus dengan melibatkan TNI, psikolog, dan profesional perilaku serta dirancang dengan hati-hati untuk memastikan efektivitas dan kesejahteraan anak.
TNI dapat memberikan lingkungan yang terstruktur dengan rutinitas ketat, seperti pelatihan fisik, kegiatan kelompok, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja sama, dan kedisiplinan.
Psikolog berperan mengidentifikasi akar masalah perilaku, seperti gangguan mental (ADHD, ODD, conduct disorder), trauma, atau pola asuh yang tidak tepat. Tes kesiapan sekolah atau observasi perilaku dapat digunakan untuk menilai kematangan psikologis anak.
Profesional perilaku dapat menerapkan teknik modifikasi perilaku untuk mempromosikan perilaku adaptif (seperti kerja sama dan tanggung jawab) dan mengurangi perilaku tidak adaptif (seperti agresi atau pelanggaran aturan). Teknik ini terbukti efektif dan mudah diterapkan jika dilakukan dengan analisis perilaku yang rinci.
Pendekatan yang melibatkan TNI, psikolog, dan profesional perilaku di sekolah khusus memiliki potensi untuk menangani anak-anak berperilaku nakal, tetapi harus dirancang dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif. Dengan menggabungkan disiplin militer, intervensi psikologis, dan modifikasi perilaku dalam lingkungan sekolah khusus yang terstruktur, program ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan akademik yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Kolaborasi dengan orang tua dan evaluasi berkala akan memastikan pendekatan ini efektif dan berpusat pada kesejahteraan anak.
Terlepas dari pro kontra, kebijakan Kang Dedi Mulyadi adalah langkah maju sebagai upaya untuk mendisiplinkan anak-anak remaja berperilaku nakal, pembinaan karakter dengan nilai-nilai seperti nasionalisme dan bela negara. Siswa tetap belajar seperti di sekolah, tetapi dengan pendekatan yang mengubah pola hidup, seperti belajar mengaji atau puasa Senin-Kamis bagi Muslim, yang dianggap dapat membentuk karakter lebih kuat dan tangguh.
[Jagad N]
