STRATEGINEWS.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta semua kepala daerah terpilih dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih untuk menunda rencana mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi Megawati tersebut, menuai pro dan kontra di masyarakat.
Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN] Lili Romli, sebagaimana dilansir dari Antara menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Namun, kata Lili, pilihan sangat tergantung pada kepala daerah dari PDIP itu sendiri.
“Pilihan tentu tergantung para kepala daerah PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiaatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili Romli, dikutip dari ANTARA, Sabtu.
Lili pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy. Kalimat itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.
“Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.
Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.
Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.
Oleh karena itu, kata Lili, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.
“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.
“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.
“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
[Antara]
