STRATEGINEWS.ID, SUMENEP – Dalam komitmennya menjaga eksistensi dan peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep mengusulkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Pondok Pesantren dimasukkan dalam Prolegda 2025. Langkah ini sebagai upaya memperkuat pondok pesantren dengan landasan hukum yang jelas.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Rasidi, menegaskan bahwa usulan Raperda ini merupakan inisiatif langsung dari pihaknya. Ia menambahkan, Fraksi PKB akan terus mengawal prosesnya hingga disahkan. “Kami berharap seluruh fraksi di DPRD Sumenep dapat memberikan dukungan penuh terhadap Raperda ini, demi kemajuan pendidikan keagamaan di Sumenep,” ujar Rasidi saat dihubungi STRATEGINEWS.ID.
Politisi yang juga alumni Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Bluto ini percaya bahwa usulan ini akan mendapat sambutan positif, mengingat banyak anggota DPRD Sumenep yang merupakan alumni pondok pesantren. “Sumenep memiliki banyak pondok pesantren. Jika bukan kita yang memperjuangkan regulasinya, siapa lagi?” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dulsiam, yang juga berasal dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa Raperda ini bertujuan untuk memperkuat pondok pesantren dalam perannya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Dulsiam, yang dikenal sebagai politisi senior asal Pulau Sapeken, menambahkan, pondok pesantren selama ini telah banyak berperan dalam membentuk moralitas generasi bangsa, sehingga regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungannya.
“Raperda ini akan mengatur aspek teknis pengembangan pondok pesantren. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan pondok pesantren dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat,” kata Dulsiam.
Usulan Raperda ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pondok pesantren yang telah lama menjadi pilar pendidikan keagamaan di Sumenep. Fraksi PKB berharap inisiatif ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Madura. (Ibn)
