Catatan : D. Supriyanto Jagad N *)
Hari-hari Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia sedang tidak tenang beberapa waktu belakangan. Betapa tidak, statusnya sebagai Ketua Umum Golkar digugat ke PTUN. Gugatan dilayangkan kader Golkar Ilhamsyah Ainul Mattimu dan akan memasuki sidang perdana pokok perkara pada 20 November mendatang. Kuasa hukum penggugat, Muhamad Khadafi optimistis gugatan kliennya akan dikabulkan.
Seandainya gugatan ini dikabulkan, artinya Bahlil berpotensi tersungkur dari pucuk pimpinan partai beringin.
Gugatan ditujukan kepada Kementerian Hukum selaku pihak yang mengakui kepengurusan Golkar sekarang.
Menanggapi polemik ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji memastikan gugatan terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar ditolak. Menurutnya, gugatan yang diajukan oleh M. Ilhamsyah Ainul Mattimu justru belum tercatat.
Mulanya, Sarmuji mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai sidang perkara yang diajukan oleh Ilhamsyah. Dalam informasi tersebut, disebutkan sidang baru akan dilaksanakan pada Rabu (20/11/2024) mendatang.
Bila SK dari Menkumham dikabulkan maka posisi ketua dikembalikan ke Plt (Pelaksana Tugas) yakni Agus Gumiwang dan Lodewijk sebagai sekjennya. Tak mungkin ke Airlangga karena dia sudah mengundurkan diri
Gugatan tersebut memperkuat dugaan Munas XI Golkar pada 20-21 Agustus 2024 lalu memang dipaksakan. Munas itu dilaksanakan karena adanya tekanan dari pihak eksternal.
Ini mengindikasikan masih ada perlawanan terhadap intervensi dari eksternal. Setidaknya tidak semua kader Golkar tunduk terhadap intervensi dari eksternal.
Melihat fakta hukum yang ada, harusnya para elite Golkar mendukung upaya gugatan yang dilayangkan sejumlah kader.
Dengan begitu, kader Golkar ke depan tidak lagi dengan mudah melaksanakan Munas hanya karena ada tekanan. Golkar juga tidak akan mudah lagi menerima calon ketum titipan. Golkar harus mandiri dan komitmen melaksanakan AD/ART.
Selain kursi Ketua Umum Golkar digoyang, gelar Doktor Bahlil juga ditangguhnya Universitas Indonesia [UI]. Meski tak menunjukkan raut wajah kecewa, Bahli tetap saja pusing tujuh keliling.
Mumet dan ruwet, begitu kira-kira yang dirasakan Bahlil saat ini. Mesakke tenan. Tapi itulah politik, kakean polah dan banyak taktik. Gak peduli konco, gak peduli tonggo, gak peduli moro tuwo.
Menteri Bahlil tambah mumet, gelar Doktornya pun ditangguhkan UI…
Keputusan UI yang menangguhkan gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) untuk Bahlil Lahadalia, layak diapresiasi.
Mau tak mau, Ketum Partai Golkar yang terkenal dengan tagline ‘masuk itu barang’, kini harus menanggung malu, kewirangan.
Bisa jadi, keputusan berani dari kampus kuning itu, lantaran banyaknya masalah menyangkut disertasi Bahlil yang berjudul ‘Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’.
Sejak awal, disertasi Bahlil banyak masalah dan menjadi sorotan publik. Banyak dugaan tak sedap tertuju kepada disertasi Bahlil. Mulai dugaan perjokian hingga plagiat.
Menteri Bahlil pusing tujuh keliling…
Itulah politik, kadang saling mencari celah kelemahan untuk kemudian dijatuhkan hanya untuk kursi kekuasaan. Persaingan politik akan makin tinggi, makin kencang, bahkan kebablasan
Dalam politik, tidak mengintrik tidak asyik. Entah itu sudah jadi tradisi dalam berpolitik atau memang dari sananya politik harus seperti itu…? bahwa ketika tidak melakukannya maka dunia politik tidak sempurna.
Pendapat sebagian orang atas fenomena politik seperti itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik yang sulit dihindari, sebab makin dihindari maki menjadi-jadi. Disatu sisi niat baik kita ingin meletakkan dasar politik ideal, namun pada saat yang sama Partai Politik tidak mampu menjadi corong perilaku politik yang menciptakan suasana toleran terhadap perbedaan pilihan politik.
Seperti guyonan Bahlil,” Masuk barang itu…”
*) Pekerja Media, Penikmat Kopi Pahit
