Bahas Situasi Politik Nasional Sejumlah Tokoh Sowan Gus Mus

Pelanggaran Demokrasi Telah Melukai Masyarakat

Sejumlah tokoh bangsa dari lintas iman, budayawan dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang [MPR] bersilaturahmi ke ulama dan budayawan  KH. Mustofa Bisri [Gus Mus] di Rembang, Jawa Tengah

STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Carut marut politik dan demokrasi saat ini, memicu keprihatinan masyarakat.

Sejumlah tokoh bangsa dari lintas iman, budayawan dan aktivis HAM yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang [MPR] bersilaturahmi ke ulama dan budayawan  KH. Mustofa Bisri [Gus Mus] di Rembang, Jawa Tengah, membahas keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi [MKMK].

Alif Iman Nurlambang, selaku koordinator pertemuan mengatakan, bahwa keputusan MKMK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.

“ Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan MKMK, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu,” kata Alif dalam konferensi pers usai pertemuan di Rembang, Jawa Tengah, Minggu [12/11/2023]

Salah satu putusan MKMK adalah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, MPR mengkhawatirkan pemilu tidak berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan MKMK.

Gus Mus, kata Alif, meminta agar para tokoh bangsa, tokoh lintas iman dan aktifis HAM terus mengingatkan elit politik dan penguasa, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi telah melukai masyarakat.

“ Nasihat-nasihat perlu disampaikan kepada masyarakat, agar situasi tetap adem, kekecewaan disalurkan ke saluran yang demokratis,” ujarnya.

Goenawan Mohamad, tokoh budayawan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, berharap Pemilu 2024 berjalan sehat, dengan azas luber jurdil tetap diimplementasikan.

“ Yang menang [Pilpres]  harusnya punya legitimasi, tidak hanya legalitas. Artinya diterima, masuk akal sesuai nurani,” kata GM, demikian karib disapa.

Mantan Menteri Agama Lukman Haklim Saefudin, berpesan agar masyarakat kembali ke nilai luhur etika dan moral, saat beraktivitas di semua aspek kehidupan.

Sementara, mantan Komisioner KPK, Erry Riyana mengingatkan agar masyarakat berbaik sangka, karena tidak semua penyelenggara negara melanggar demokrasi.

“ Sebagian besar penyelenggara negara masih punya hati nurani. Yang nggak hanya sebagian kecil, yang kebetulan memegang kekuasaan,” demikian disampaikan Erry berbalut rasa sedih melibat kondisi bangsa saat ini.

Editor : Jagad N

{rus/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *