JAKARTA, STRATEGINEWS.Id – Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat.
Dalam sebuah program televisi swasta, kader PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan awal mula persoalan PDI-P dengan presiden Jokowi.
Hal tersebut menurut Adian, bermula dari permintaan Jokowi yang ingin masa jabatannya sebagai presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh PDI-P, dengan alasan PDI-P tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Pernyataan Adian tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto,
Hasto mengaku berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut. Kepada dirinya, menteri yang dimaksud mengklaim isu tiga periode atas izin Pak Lurah.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Namun, Hasto tak mengungkap siapa sosok yang dimaksud Pak Lurah. Menurutnya, sikap sejumlah menteri kabinet yang mendukung wacana tersebut kala itu juga atas izin Pak Lurah.
Atas kesaksiannya itu, Hasto bahkan berani mempertanggungjawabkan secara politik hukum, di hadapan Tuhan, dan rakyat Indonesia.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” ucap Hasto.
Hasto menegaskan bahwa partainya telah menolak isu perpanjangan masa jabatan maupun isu presiden tiga periode. PDIP menilai wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” kata dia.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden sempat menguat sejak awal 2023 lalu. Belakangan, isu tersebut kembali menguat setelah disebut menjadi penyebab keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mewanti-wanti pernyataan Adian akan menjurus menjadi fitnah. Faldo juga yakin hubungan Jokowi dengan Mega baik-baik saja.
“Kalau enggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin saja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi,” kata Faldo melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10).
[nug/red]
