STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Sejumlah pihak menyoroti program Food Estate atau lumbung pangan yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu yang dinilai gagal.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya mengaudit program Food Estate besutan Kemenhan tersebut.
Hasanuddin berdalih, audit tersebut ditujukan guna transparansi anggaran dalam program yang ditangani Kementerian Pertahanan itu.
“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan dianggap nih dipolitisir, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin kepada awak media.
Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan alasan Kementerian Pertahanan tidak melakukan kajian mendalam terlebih dahulu terkait program tersebut. Apalagi mengingat program Food Estate dinilainya tidak sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dikomandoi Prabowo Subianto itu.
Dukungan senada juga disampaikan Akademisi dan Pakar Hukum Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn.
Suriyanto menyebut, kegagalan program food estate selain tidak didasari pada kajian yang tepat, juga adanya ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi serta sosial ekonomi.
Terkait kendala soal masalah sosial, kata Suriyanto menambahkan, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini tidak dicermai secara detail oleh pemeritnah.
“Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi enggak ada petani yang mau menggarap di sana bagaimana? Akhirya terbengkalai, semetnara dana yang sudah digelontorkan mungkin ratusan miliar menguap begitu saja. Untuk itu, sangat tepat kiranya BPK turun tangan untuk mengaudit program food estate tersebut,” terang Suriyanto.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai program Food Estate dilingkupi kepentingan pribadi. Hasto menyinggung PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate yang diisi oleh orang-orang yang berhubungan dengan Prabowo.
“Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara,” kata Hasto.
[nug/red]
