STRATEGINEWS.id, Jakarta – Jumlah kursi Golkar di DPR, bisa menjadi daya tawar untuk bergabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya [KKIR] yang diinisiasi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa [PKB].
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berpandangan, Partai Golkar bisa menggunakan persentase perolehan suara dan jumlah kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] sebagai daya tawar untuk bergabung di KKIR.
Menurut Agung, dengan jumlah perolehan suara dan jumlah kursi di DPR, juga bisa digunakan Golkar sebagai daya tawar dalam perundingan untuk memilih bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Prabowo Subianto, yang diusung sebagai bakal calon presiden oleh KKIR.
“ Karena dari sisi suara atau kursi Golkar lebih unggul ketimbang PKB,” kata Agung, dikutip dari Kompas.com, Sabtu [13/5].
Dalam pemilu 2019, perolehan suara Golkar sangat signifikan dibanding PKB. Perolehan suara Golkar mencapai 17,23 juta atau 12,31 persen. Dengan perolehan suara sebesar itu, Golkar memiliki 85 kursi di DPR.
Sementara perolehan suara PKB mencapai 13,57 juta suara atau 9,69 persen suara, dan mendapatkan 58 kursi di DPR.
Namun, kata Agung, persaingan antara PKB dan Golkar, bisa dilerai dengan keputusan politik Prabowo Subianto.
Akan tetapi, menurut Agung, Golkar saat ini dalam posisi yang kurang menguntungkan, apalagi setelah mitra koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Partai Persatuan Pembangunan telah melabuhkan pilihannya, untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Agung menilai, Golkar memiliki peluang besar untuk merapat di KKIR dengan menyodorkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden.
Namun, lanjut Agung, yang menjadi persoalan adalah PKB tentu tidak akan mau begitu saja menyerahkan posisi bakal cawapres, karena PKB sebelumnya telah merintis membangun KKIR bersama Gerindra.
“ Pilihan menjadi cawapres Prabowo menjadi pilihan rasional untuk segera dieksekusi. Walaupun PKB dan Cak Imin akan dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau tidak Airlangga sebagai Cawapres Prabowo,” ucap Agung, dikutip dari Kompas.com.
Duet Prabowo-Airlangga Sangat Ideal
Direktur Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai sebagai partai lama, Golkar terpengaruh budaya selama 32 tahun dari era Orba. Dimana dalam pemilihan presiden, isu-isu akan dimainkan untuk meningkatkan elektabilitas.
“Prabowo perlu mencari narasi politik yang tepat untuk memenangkan kembali pemilih yang dulunya mendukungnya,” kata Jerry Massie, dalam diskusi P3S Jumat [13/5/2023].
Menurut Jerry, Partai Golkar dan Gerindra bak ayah dan anak apabila bersatu memasangkan Prabowo dan Airlangga sebagai capres dan cawapres akan menarik perpaduan keduanya.
“Ditambah PKB maka akan lebih kuat,” ucap dia.
Pandangan senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.
Dedi menyebut Prabowo dan Airlangga merupakan duet yang ideal karena keduanya memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang politik dan ekonomi.
“Masih ketidakpastian mengenai apakah Golkar akan menjadi nomor dua dalam hal pencalonan wakil presiden, ataukah Prabowo akan menjadi bakal presiden,” kata Dedi
Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia Reza Hariyadi menjelaskan secara realistis, Golkar sebagai calon wakil presiden bisa memberikan keuntungan bagi Prabowo.
“Selama Golkar menurunkan targetnya sebagai wakil presiden. Di sisi lain, diharapkan hal ini dapat memberikan efek positif bagi Golkar dalam meningkatkan elektabilitasnya,” kata Reza
Reza menyebut pengelolaan negara akan sangat tergantung pada capres dan cawapres terpilih. Jika tidak menghilangkan politik identitas dan pencitraan.
“Pilpres yang tertuju pada popularitas dan elektabilitas sulit untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya
Direktur Eksekutif Institute for Democracy& Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam, yang juga sebagai nara sumber mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Airlangga memiliki potensi untuk maju dan ideal bagi pendukungnya.
Namun, dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, harus diperhitungkan penguatan elektoral yang memadai agar dapat memberikan dukungan kemenangan.
“Konteks ideologi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan dukungan pendukung fanatik,” terang Khoirul Umam.
Menurutnya, Prabowo lebih ideal menjadi calon presiden, koalisi dengan PKB namun belum ada calon wakil presiden yang dipilih. Prabowo sadar memiliki basis kekuatan Islam kelompok tengah yang tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Banten, dan Sumatera Barat.
“Namun, jika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, dukungan dari basis tersebut mungkin akan hilang,” pungkas dia.
[nug/red]
