STRATEGINEWS.id, Jakarta – Langkah Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik [parpol] pendukungnya di Istana Merdeka beberapa waktu lalu, menuai kontroversi.
Presiden Joko Widodo dianggap cawe-cawe soal capres dan cawapres di Pemilu 2024 mendatang.
Bahkan Partai Keadilan Sejahtera [PKS] menduga langkah presiden dengan para ketua umum parpol pendukungnya itu sebagai langkah untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Pasalnya dengan dalih mengumpulkan partai pendukung pemerintah Jokowi justru tidak melibatkan Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo bahkan menjelaskan Nasdem memang tidak diundang karena sudah berbeda haluan.
Presiden Jokowi menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Untuk urusan capres, Jokowi menegaskan hal itu merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tegasnya.
Selain sebagai pejabat publik, kata dia, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurutnya, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik,” kata Jokowi.
“Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu,” imbuhnya.
[nug/red]
