STRATEGINEWS.id, Jakarta – Untuk menghindari potensi penumpukan yang menyebabkan kemacetan, Pemerintah meminta para pemudik supaya menunda kepulangan ke Jakarta pada 26-30 April 2023, bagi mereka yang memang tidak mempunyai kepentingan mendesak untuk segera melakukan perjalanan balik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [PMK] Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi lintas instansi. Dari rakor tersebut, kata dia, diperoleh kesimpulan bahwa puncak arus balik terdekat terjadi pada Senin [24/4/2023] dan Selasa [25/4/2023]. Ini berpotensi menimbulkan penumpukan jika seluruh pemudik kembali pada saat yang sama.
“ PT Jasa Marga meprediksi ada 203.000 kendaraan melakukan perjalanan 24-25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya,” kata Muhadjir dalam jumpa pers, Minggu [23/4/2023].
Untuk itu, lanjut Muhadjir, perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu-buru, tidak terlalu mendesak, untuk segera kembali, menunda jadwal kembali ke Jakarta antara 26-30 April 2023.
“ Tentu saja, bagi meraka yang tidak mungkin menunda tentu tidak ada larangan untuk tetap balik 24-25 April 2023,” kata dia.
Untuk mengantisipasi potensi penumpukan dan kemacetan arus balik, pemerintah dan kepolisian telah menyiapkan sejumlah skenario khususnya di Jalan Tol.
Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa rekayasa lalu lintas pasti dilakukan, mulai dari sistem satu arah/one way dan contra flow.
“Juga kemungkinan ganjil genap akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan,” kata Sigit dalam kesempatan yang sama.
Sigit pun mengkalim, jajarannya telah menyiapkan simulasi penerapan rekayasa lalu lintas bahkan hingga ke titik terdekat ibu kota.
Selain rekayasa lalu lintas, pemerintah menyoroti pentingnya pengelolaan rest area dengan menambah personel, sarana dan prasarana, serta manajemen arus kendaraan di dalamnya.
Pemerintah meminta agar buka tutup rest area dilakukan dengan tegas dan pasokan BBM dipasatikan dengan baik.
Pemerintah juga mengklaim telah mengupayakan pemberian diskon pada tanggal-tanggal di luar 24-25 April untuk ragam moda transportasi darat, laut maupun udara.
[nug/red]
