Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,MKN *)
Perang saat ini tidak lagi soal peluru dan tank. Tetapi jelas Perang saat sekarang berebut data, algoritma, dan kendali atas narasi. Indonesia boleh saja merdeka tahun 1945, tetapi jika data rakyat dan algoritma negara dikuasai asing, kita dijajah jilid dua tanpa sadar.
Fenomena ini jelas dan nyata. Data bangsa Indonesia lebih dari 285 juta penduduk Indonesia ada di server Google, Meta, dan TikTok. Setiap kali kita buka HP, lokasi, kebiasaan belanja, sampai pilihan politik kita direkam. Data tersebut lalu diolah algoritma asing untuk menentukan iklan apa yang muncul, berita apa yang viral, bahkan siapa yang layak menang pemilu.
Lebih membahayakan lagi jika algoritma transparansi anggaran kita bergantung pada teknologi luar. APBN 2026 tembus Rp. 3.800 triliun. Bayangkan jika sistem e-budgeting, LKPP, atau DJP Online menggunakan cloud Amazon atau AI buatan AS. Artinya, alur uang negara bisa dibaca, diprediksi, bahkan dimanipulasi dari Washington atau Beijing. Hal Ini bukan teori konspirasi tapi fakta.
Tahun lalu BSSN mencatat 1,6 miliar serangan siber ke Indonesia. Mayoritas mengincar data pemerintah. Beberapa ada berhasil. Seperti Kasus Bjorka membuktikan data Dukcapil, PLN, sampai BIN bisa bocor dan dijual bebas. Artinya benteng digital kita masih bolong melompong.
Transparansi itu wajib. Rakyat berhak tahu anggaran dipakai untuk apa, teapi transparansi jangan membuat kita telanjang di depan musuh. Buka data ke rakyat boleh, tapi pintu ke intelijen asing harus dikunci dengan kunci ganda. Inilah paradoks yang harus dijawab negara. Apa Solusinya hanya ada satu: kedaulatan algoritma Bangsa Indonesia.
Indonesia harus punya senjata siber milik sendiri. Jangan selamanya jadi pemakai. Saatnya jadi pencipta. Contoh seperti China punya Baidu dan Great Firewall. Rusia punya Yandex dan Kaspersky. Mereka tidak mau data rakyatnya mampir ke istana Silicon Valley terlebih dulu. Langkah pertama adalah wajibkan semua data strategis disimpan di Indonesia jika mereka menolak usir dari Indonesia.
Revisi PP 71/2019 harus tegas. Data APBN, data pajak, data kesehatan, data biometrik KTP tidak boleh keluar dari yurisdiksi RI. Server fisik harus ada di sini, dijaga TNI dan BSSN, bukan di Singapura. Langkah Kedua, bangun Large Language Model Merah Putih. Jangan gunakan lagi ChatGPT atau Gemini untuk analisis anggaran negara. Kita tidak tahu data itu dilatih kemana. AI buatan anak bangsa wajib dilatih pakai data Indonesia, untuk kepentingan Indonesia, dan diaudit BPK serta BIN.
Langkah Ketiga, terapkan blockchain untuk APBN. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara dicatat di rantai blok milik pemerintah. Tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit diam-diam. jJika ada yang Mau membajak harus bobol 51% server di seluruh provinsi. Mustahil dilakukan bahkan oleh NSA sekalipun.
Langkah Keempat, sistem paling rahasia harus air-gap. Artinya server data alutsista, data intelijen, dan brankas APBN tidak boleh konek ke internet asing sama sekali. Mau update harus pakai perangkat khusus yang sudah dipindakan oleh militer. Cara ini yang dipakai Israel untuk jaga Iron Dome.
Langkah Kelima, bentuk Lembaga Siber Nasional kelas militer. Isinya bukan PNS eselon III. Rekrut hacker top, juara kompetisi Cyber Security, doktor IT lulusan luar negeri dan Doktor ahli Hukum Siber. Gaji mereka samakan dengan direktur BUMN. Tugasnya cuma satu: perang digital 24 jam jaga kedaulatan RI.
Langkah Keenam, buat UU Kedaulatan Data dengan ancaman pidana makar. Siapapun, pejabat atau swasta, yang sengaja membocorkan algoritma dan data strategis negara ke asing dihukum 20 tahun penjara. Perlakukan kebocoran data sama dengan menjual pulau ke negara lain. Hal Ini bukan soal anti-asing. Ini soal harga diri. Kita rela kirim putra terbaik ke luar negeri untuk belajar, tapi hasil teknologinya harus kembali untuk memperkuat benteng Ibu Pertiwi, bukan justru dipakai untuk menusuk dari belakang.
Ekonomi digital Indonesia diprediksi Rp. 4.500 triliun tahun 2030. Kalau semua dikuasai algoritma asing, kita cuma jadi pasar. Semua keuntungan, semua data, semua kendali ada di tangan mereka. Kita kerja keras, mereka yang panen.Sudah saatnya berhenti jadi bangsa pemakai aplikasi.
Mental inlander digital harus dikubur. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak muda kita mampu menciptakan algoritma, menciptakan AI, menciptakan sistem pertahanan siber yang ditakuti dunia. Merdeka di dunia nyata sudah 80 tahun. PR kita sekarang adalah: merdeka di dunia algoritma. Caranya bukan dengan pidato, tapi dengan membangun senjata siber sendiri. Jika tidak, bersiaplah jadi bangsa jajahan, sekali lagi, di era digital.
*) Praktisi Hkum/Dosen, Inisiator Gerakan Algoritma
