Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta *)
Apakah penyelenggaraan Haji 2026 sudah sukses, atau baru terlihat sukses di atas kertas?
Pertanyaan ini penting karena haji bukan sekadar agenda rutin negara. Haji adalah perjalanan spiritual yang ditunggu belasan hingga puluhan tahun oleh jutaan warga.
Oleh karena itu, ukuran keberhasilan haji tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jemaah yang berangkat, pesawat yang terjadwal, atau laporan resmi yang rapi.
Ukuran terpenting adalah apakah jemaah merasa aman, sehat, terlayani, dan dimanusiakan.
Pada 2026, Indonesia mendapat kuota 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.
Dari sisi biaya, BPIH ditetapkan Rp87,4 juta per jemaah, dengan Bipih yang dibayar jemaah Rp54,19 juta dan dukungan nilai manfaat sekitar Rp33,21 juta.
Angka ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji adalah kerja besar negara, bukan sekadar urusan teknis keberangkatan.
Namun, besarnya anggaran dan kuota tidak otomatis membuat publik puas.
Publik masih menyoroti masalah tenda, kepadatan, makanan, transportasi, jarak pemondokan, pendampingan lansia, dan layanan di Armuzna. Setidaknya itu yang terbaca di sosial media.
Inilah rumus masalahnya: pemerintah merasa telah memperbaiki banyak hal, tetapi sebagian jemaah dan keluarga masih merasakan pelayanan yang belum sepenuhnya layak.
Media Sosial sebagai Cermin Pelayanan
Media sosial dalam evaluasi haji ibarat cermin. Cermin tidak selalu menampilkan wajah yang kita inginkan, tetapi menampilkan wajah yang perlu diperbaiki.
Ketika muncul video jemaah kelelahan, tenda penuh, antrean toilet, atau keluhan makanan, pemerintah tidak seharusnya langsung defensif.
Kritik netizen perlu diperlakukan sebagai alarm dini pelayanan publik.
Tentu tidak semua unggahan media sosial otomatis benar.
Ada video yang perlu konteks dan ada keluhan yang harus diverifikasi. Namun, mengabaikan netizen juga keliru.
Banyak kritik datang dari keluarga jemaah, calon jemaah, mantan jemaah, petugas, dan masyarakat yang peduli. Mereka bukan musuh pemerintah.
Mereka adalah bagian dari sistem pengawasan sosial.
Masalah Lama di Titik Paling Kritis
Harus diakui, Haji 2026 tidak bisa disebut gagal total. Ada perbaikan pada sejumlah aspek, mulai dari pengaturan keberangkatan, sebagian akomodasi, hingga komitmen pelayanan lansia.
Akan tetapi masalah lama belum selesai, terutama di titik puncak ibadah, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Dalam haji, titik paling menentukan bukan ruang rapat, bukan seremoni keberangkatan, dan bukan konferensi pers.
Titik paling menentukan adalah ketika jemaah berada di tengah kepadatan, cuaca panas, tubuh lelah, dan kebutuhan dasar harus tersedia tepat waktu.
Bila tenda terlalu padat, toilet terbatas, makanan terlambat, atau lansia kesulitan mendapat bantuan, maka keberhasilan administratif akan terasa kosong.
Analogi sederhananya seperti rumah makan besar. Parkirnya luas, dekorasinya bagus, kasirnya cepat, tetapi makanan utama datang terlambat dan kursinya sempit. Pelanggan tetap pulang kecewa.
Dalam haji, makanan utama itu adalah layanan di Armuzna. Selama titik ini belum tertangani dengan manusiawi, publik akan tetap menilai penyelenggaraan haji belum tuntas.
Lansia Harus Menjadi Pusat Desain
Kesalahan umum birokrasi adalah merancang layanan untuk orang sehat, lalu menambahkan bantuan bagi lansia sebagai pelengkap. Padahal banyak jemaah Indonesia berusia lanjut dan berisiko tinggi.
Oleh karena itu, desain layanan haji harus dimulai dari pertanyaan sederhana: bagaimana bila jemaahnya berusia 75 tahun, mudah lelah, tidak paham aplikasi, dan harus berjalan jauh?
Bila pertanyaan itu dijadikan dasar, maka tenda tidak boleh terlalu sesak. Toilet harus cukup. Petugas harus mudah ditemukan. Informasi harus sederhana.
Makanan harus tepat waktu. Transportasi harus jelas. Pelayanan haji yang baik bukan yang terlihat megah dalam presentasi, tetapi yang terasa menenangkan bagi jemaah paling lemah.
Evaluasi Haji 2026 harus melahirkan sistem, bukan sekadar klarifikasi setelah viral. Pemerintah perlu membangun kanal pengaduan real time yang bisa dilacak, lengkap dengan lokasi masalah, status penanganan, dan batas waktu respons.
Kontrak dengan penyedia layanan juga harus berbasis kinerja. Bila tenda tidak layak, makanan terlambat, atau transportasi gagal, harus ada sanksi yang jelas.
Negara tidak boleh terlihat seperti pembela vendor. Negara harus hadir sebagai pembela jemaah. Dalam pelayanan publik, yang paling penting bukan menenangkan opini, tetapi menyelesaikan akar masalah.
Kesimpulannya, Haji 2026 menunjukkan ada perbaikan, tetapi belum cukup untuk membuat publik tenang.
Ada pesan sederhana yang harus diingat: jangan cepat puas. Jemaah tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta tempat istirahat layak, makanan tepat waktu, informasi jelas, pendampingan sigap, dan perlakuan manusiawi.
Bila kritik netizen dijadikan kompas, bukan gangguan, maka penyelenggaraan haji ke depan bisa menjadi lebih adil, transparan, dan bermartabat.
END
