Catatan : Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Indonesia dijajah kembali tetapi bukan oleh Belanda dan bukan oleh Jepang. Tapi oleh baris kode yang ditulis di Palo Alto dan Beijing. Data 280 juta rakyat kita lewat kabel Singapura. Algoritma TikTok mengatur anak SD mau benci siapa. Google bisa hilangkan capres dari pencarian tanpa jejak. Ini penjajahan pikiran. Lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih menguntungkan penjajah era baru.
Anehnya, Toa Masjid Kampus yang telah 26 tahun teriak “Lawan Rezim!” mendadak bisu. BEM UGM berani demo kritik MBG sampai 7 hari 7 malam. Berani sebut pemerintah anti-kritik dan otoriter. Tapi giliran data WNI dijual ke asing, algoritma asing bunuh UMKM, medsos asing atur Pemilu, mereka diam seribu bahasa. Ada apa? Kritik ke Istana dapat panggung. Kritik ke Silicon Valley panggungnya dicabut?
Mari kita jujur. MBG gunakan uang APBN. Wajar diawasi, wajar dikritik. Itu fungsi mahasiswa. Tetapi TikTok, Meta, Google juga mengatur hidup 125 juta WNI setiap detik. Mereka atur kamu lihat berita apa, beli produk apa, benci siapa, pilih siapa. Bedanya, MBG diaudit BPK. Algoritma asing siapa yang audit? Tidak ada. BEM UGM galak ke uang rakyat Rp71 triliun, tapi letoy ke algoritma asing yang nyedot uang Rp. 400 triliun devisa digital setiap tahun.
Ini penyakit lama Reformasi: fobia ke penguasa sendiri, cinta buta ke penguasa asing. Mahasiswa diajari curiga ke Istana, tapi percaya dongeng “netralitas algoritma”. Diajari benci aparat, tapi pasrah otaknya diacak-acak AI dari luar. Diajari “lawan penindasan”, tapi tidak dikasih tahu bahwa penindasan terbesar hari ini namanya “feed dan FYP” yang tidak tunduk ke Merah Putih.
Jika dibandingkan dengan dua pemandangan; Pemandangan pertama*: Ketua BEM UGM orasi di bundaran, dikawal 100 mahasiswa, diliput 20 media, trending 24 jam. Hasil kebijakan berubah? Nol tidak ada. Pemandangan kedua*: Presiden China tanda tangan satu dokumen, besoknya Google diblokir, 1,2 juta paten AI lahir dalam 3 tahun. Yang satu ribut 26 tahun. Yang satu rebut kedaulatan 10 tahun. Mahasiswa mau pilih yang mana?
Kepada adik-adik BEM UGM yang saya hormati. 26 tahun kalian jaga Toa Masjid Kampus. Saya salut. Tetapi musuh sudah ganti senjata. Kalian masih teriak ‘turunkan rezim’ ke arah Monas, padahal algoritma yang menindas rakyatmu datang dari Menlo Park. MBG boleh kalian audit sampai tulangnya. Tapi beranikah kalian audit algoritma TikTok yang bikin adikmu benci negaranya sendiri? Kritik ke pemerintah itu mudah karena dilindungi demokrasi. Kritik ke penjajah digital itu berat karena mereka yang kasih kamu panggung. Pilih: jadi pahlawan reformasi yang sudah tamat, atau jadi panglima kedaulatan yang baru mulai.
Kedaulatan digital tidak butuh seminar tapi Butuh nyali paham ya. Pertama*, semua data WNI wajib berasa di Pusat Data Nasional. Kedua*, algoritma platform asing wajib diaudit dan tunduk ke UU Indonesia. Ketiga*, Presiden harus punya “kill switch” untuk matikan aplikasi asing dalam 1×24 jam saat darurat. Hal ini pasti dituduh otoriter oleh NGO dan kampus. Biarin. Lebih baik dituduh otoriter tapi merdeka, daripada dipuji demokratis tapi jadi babu digital asing, ayo suarakan dengan lantang Ketua BEM UGM.
BEM UGM harus jawab 1 pertanyaan: Kalian agen perubahan atau agen kebisingan? Kalau benar agen perubahan, besok demonya jangan ke Istana. Demo ke kantor perwakilan Meta, Google, Bytedance. Tuntut buka “source code” mereka. Tuntut simpan server di sini. Tuntut pajak 50% karena mereka jajah data kita. Kalau tidak berani, berarti Toa Masjid Kampus sudah alih fungsi. Dari corong rakyat, jadi corong penjajah.
Ingat tahun 2045 tinggal 19 tahun lagi. Mau jadi Indonesia Emas atau Indonesia Komentar? Emas butuh tambang. Tambang hari ini namanya data dan algoritma. Kalau tambangnya dikuasai asing dan kampus diam saja, maka mahasiswa hari ini sedang menggali kubur untuk anak cucunya sendiri. Ribut boleh. Tapi salah musuh itu bunuh diri.
Maka seruannya jelas. Diamkan toa yang salah arah. Nyalakan otak yang paham zaman. Indonesia harus kuasai algoritma atau selamanya dikuasai oleh algoritma. BEM UGM mau ikut rebut kedaulatan, atau mau terus jadi komentator yang dibayar dengan likes dari penjajah? Sejarah menunggu jawaban kalian.
*) Akademisi, Praktisi Hukum, Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
