STRATEGINEWS.id, Medan — Kota Medan masuk daftar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatra Utara. Berdasarkan data 2025, tercatat sekitar 171,6 ribu penduduk di Kota Medan masih tergolong miskin. Namun, kondisi tersebut dinilai perlu dipahami secara lebih utuh. Sebab, tingginya jumlah penduduk miskin di Medan tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk dan tingginya arus urbanisasi yang terjadi di ibu kota Provinsi Sumatra Utara tersebut.
“Narasi yang menyebut Medan sebagai kota termiskin sebenarnya perlu diluruskan. Medan bukan kota termiskin tapi lebih tepatnya penduduk miskin terbanyak di Sumatra Utara memang berada di Kota Medan. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduknya yang paling banyak dibandingkan 32 kabupaten dan kota lainnya. Ada sekitar 2,49 juta orang yang mendiami Kota Medan pada 2025 berdasarkan proyeksi BPS 2020-2045,” kata Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatra Utara, Dr Arif Rahman.
Ia menjelaskan, jika dilihat dari persentase, tingkat kemiskinan Kota Medan justru masih lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatra Utara.
“Tingkat kemiskinan Kota Medan 2025 sebesar 7,25 persen. Angka ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di wilayah Kepulauan Nias, Sibolga, dan beberapa daerah lainnya. Namun, karena jumlah penduduk Medan sangat besar, jika diabsolutkan masih ada sekitar 171,6 ribu orang yang tergolong miskin,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Di sinilah letak persoalannya. Besar secara ekonomi tidak otomatis merata secara kesejahteraan. Kota bisa tumbuh secara ekonomi tapi distribusi manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Selain persoalan kemiskinan, Medan juga dinilai menghadapi tantangan lain berupa tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan pengeluaran masyarakat.
“Kalau dilihat dari indikator lain, tantangan Medan menjadi lebih kompleks. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan gini rasio pengeluaran di kota ini merupakan yang tertinggi di Sumatra Utara, masing-masing sebesar 7,99 persen dan 0,362. Secara trend, persentase kemiskinan dan pengangguran memang menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun tapi penurunannya dalam jumlah absolut masih terbatas,” ungkapnya dan menambahkan, ketimpangan pengeluaran di Medan juga cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir, yang menandakan distribusi kesejahteraan belum banyak berubah.
“Sementara itu, ketimpangan pengeluaran cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir. Ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan di masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan,” lanjutnya.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara, Medan dinilai memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang mencari pekerjaan dan peluang ekonomi.
“Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara, Medan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Kota ini menjadi magnet bagi angkatan kerja dari berbagai daerah yang datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Di sisi lain, kemampuan ekonomi kota dalam menciptakan lapangan kerja formal tidak selalu mampu mengimbangi derasnya arus masuk tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akhirnya menciptakan ruang penyangga di pasar kerja,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu menyebabkan sebagian masyarakat masuk ke sektor informal yang cenderung tidak stabil, sementara sebagian lainnya masih menunggu pekerjaan yang dianggap lebih layak.
“Sebagian tenaga kerja akhirnya terserap ke sektor informal yang cenderung tidak stabil, sementara sebagian lainnya memilih menunggu pekerjaan yang lebih layak sehingga tetap tercatat sebagai penganggur terbuka. Data menunjukkan sekitar 26 persen pekerja di Medan berstatus berusaha sendiri dan pekerja tidak dibayar. Ini menjadi sinyal bahwa kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan utama,” jelasnya.
Ia menegaskan, tingginya jumlah penduduk miskin di Medan tidak bisa langsung diartikan sebagai lemahnya ekonomi kota melainkan dampak dari konsentrasi aktivitas ekonomi dan tingginya urbanisasi.
“Dalam konteks ini, tingginya jumlah penduduk miskin di Medan tidak semata-mata mencerminkan lemahnya perekonomian melainkan konsekuensi dari konsentrasi aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini terus menarik penduduk baru tapi pada saat sama juga memproduksi kelompok rentan baru akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan stabil,” ujarnya.
Karena itu, dia menilai solusi terhadap persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Kota Medan saja tapi membutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih merata di Sumatra Utara.
“Solusi terhadap persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Medan sebagai pusat pertumbuhan. Diperlukan strategi yang lebih luas, terutama dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra Utara. Dengan menciptakan lebih banyak magnet ekonomi di luar Medan, tekanan urbanisasi dapat dikurangi, distribusi tenaga kerja menjadi lebih seimbang, dan peluang kerja dapat tersebar lebih merata,” tuturnya, seperti dikutip dari detikSumut, Rabu (13/5/2026) pagi.
(KTS/rel)
*Artikel ini ditulis Nanda M Marbun, peserta maganghub Kemnaker di detikcom.
