STRATEGINEWS.id, Singkawang Kalbar – Silaturahmi menjalin sinergi antara Pemkot Singkawang dengan Perwakilan Aliansi Gerakan Singkawang memanggil, berlangsung di ruang rapat Walikota Singkawang, Rabu (03/09/2025).
Jalinan silaturahmi dan sinergitas yang berlangsung, merupakan tindaklanjut. Pasca aksi damai gerakan Singkawang memanggil, yang telah berlangsung di halaman gedung DPRD Kota Singkawang, Senin 1 September.
Hadir pada realisasi komitmen Walikota itu, Forkopimda Kota Singkawang serta para koordinator aliansi. Diantaranya Ketua GMNI Kota Singkawang. Perwakilan warga masyarakat sipil. Ketua HMI Kota Singkawang. Dan lainnya.
Setelah berlangsungnya pertemuan silaturahmi dan sinergitas. Para Koordinator aliansi, pada hari yang sama namun ditempat berbeda. Melakukan konfrensi pers. Menyikapi suasana pertemuan. Koordinator Aliansi Gerakan Singkawang Memanggil itu, mengungkapkan kekecewaan mereka dan menggagas pertemuan ulang, sehingga aspirasi mereka dapat diakomodir secara menyeluruh.
Beberapa point Isu lokal yang telah disampaikan pada saat aksi damai, menurut mereka tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Para koordinator aksi damai ini menilai, Pemkot Singkawang tidak memberikan jawaban pasti atas aspirasi isu lokal. Diantaranya Indikator antara judi dan permainan ketangkasan yang semestinya dapat dijelaskan pihak DPRD dan Polres Singkawang. Berikutnya harapan kesejahteraan eksistensi ojol di Kota Singkawang serta penanganan masuknya barang ilegal di pasaran Singkawang. Disebutkan mereka, seperti misalnya gula, daging beku, dan rokok yang tak sesuai cukai pajak.Yang sebenarnya, menurut koordinator aliansi, merugikan pendapatan daerah.
Unsur Forkompinda yang hadir, menurut penilaian mereka, tidak diberikan kesempatan menjelaskan. Walikota Singkawang terkesan lebih mendominasi situasi pada saat pertemuan.
Ketua GMNI Kota Singkawang, Johriansyah memaparkan, pertemuan dengan Walikota Singkawang menindaklanjuti aspirasi aliansi, tidak menemukan hasil dan solusi dari apa yang telah disampaikan.
Dari sekian banyak unsur Forkopimda yang hadir, kata Johri, sebenarnya adalah pihak yang berwenang untuk menjawab segala tuntutan dan aspirasi yang telah disampaikan.
“Tapi cukup disayangkan bahwa hak bicara tadi, itu didominasi semuanya oleh Walikota. Bahkan hadirnya Wakil Ketua DPRD sekalipun, beliau sendiri menyampaikan sudah diwakilkan ke dia (Walikota). Inikan satu kekonyolan ada hadirnya wakil rakyat tapi mewakilkan lagi kepada kepala pemerintahan,” kata Johriansyah, mengawali penyampaian.
Lanjutnya, dan disini kami rasa sepakat saja, aspirasi yang disampaikan sudah dilakukan sebagian. Tetapi substansi kita tentang isu lokal yang berkenaan dengan penegakan hukum, itu yang tidak mampu dijawab.
“Kemudian ini menjadi satu hal yang mengecewakan bagi kami, ketika kapolres tidak ada porsi bicara sama sekali. Kejari sama sekali tidak ada porsi berbicara dan seluruh jawaban jawaban yang disampaikan kami rasa itu jawaban jawaban normatif , ” ungkapnya menilai.
Dari unsur perwakilan warga masyarakat sipil, Dino Santana, menerangkan lebih tepatnya yang disampaikan Pemkot Singkawang adalah tindaklanjut aksi damai aliansi gerakan Singkawang memanggil.
Secara keseluruhan, ucap Dino, kecewa dengan hasil pertemuan. Hampir semua pertanyaan ucap dia, tidak terjawab.
“Hampir semua pertanyaan yang kami lempar ke pihak Pemkot tidak terjawab dengan baik, ” ungkapnya.
Salah satunya yang sederhana, kata Dino, saat mempertanyakan indikator. Mengenai antara judi dan ketangkasan.
“Kami melempar pertanyaan kepada ibu Walikota. Menurut polres indikator judi itu seperti apa. Sedangkan untuk Pemkot sendiri indikator ketangkasan seperti apa. Dan itu tidak terjawab, padahal disitu langsung dihadiri oleh bapak Kapolres. Seharusnya bapak kapolres dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Dan ada wakil dari dprd juga bisa langsung menjelaskan. Seperti yang telah disampaikan teman kita, ibu walikota selalu mendominasi, ” ujarnya.
Dino Santana, menjelaskan dirinya juga mewakili Asosiasi Driver Online Singkawang (ADOS). Saat pertemuan menyampaikan keluh kesah ados, terhadap kebijakan aflikator. Menurut dia, seharusnya walikota bisa mewadahi atau paling tidak menyurati aflikator.
“Perusahaan aflikator agar bisa memberikan seperti kesejahteraan kepada teman teman driver yang ada di Singkawang. Saya pertegas juga disitu seandainya aflikator itu bisa ditarik pajaknya untuk Singkawang itu akan cukup lumayan baik, untuk pendapatan Singkawang, ” hematnya.
Dengan demikan, lanjut dia, mungkin pihak Pemkot Singkawang bisa memberikan sesuatu kepada driver driver online yang ada di Singkawang.
Disayangkan, kata dia, malah jawaban dari walikota itu hanya melempar balik ke teman teman ojol.
“Malah teman teman ojol disuruh menyurati pihak aflikator itu sendiri. Melalui forum mereka sendiri. Melalui Asosiasi mereka sendiri, itu sangat disayangkan, ” kata Dino. Padahal dalam kepengurusan administrasi tidak semua driver ojol memiliki kemampuan yang sama untuk itu. Dari itulah dibutuhkan back up dari walikota dalam hal ini Pemkot Singkawang.
“Seharusnya Walikota, sambungnya, bisa memback up. Walikota bisa menjadi penggerak, ” ujarnya.
Ketua HMI Kota Singkawang, Muhammad Sukri, mempertanyakan bagaimana maraknya barang ilegal yang masuk di Kota Singkawang. Mengancam harga pasar di Kota Singkawang. Dan merugikan Pemkot Singkawang atas pemasukan anggaran daerah. Tapi tidak ada jawabannya, hanya mengalih alihkan pembicaraan itu ke instansi lain.
“Dan sebenarnya yang saya tanyakan itu bersangkut paut tentang pengawasan. Tapi tidak ada yang diberi kesempatan untuk berbicara. Seakan akan dia memborong full pembicaraan itu, ” kata Muhammad Sukri.
Menyikapi suasana saat pertemuan dengan Forkopimda Kota Singkawang. Koordinator Aliansi Gerakan Singkawang memanggil, akan melaksanakan tindak lanjut.
“Kami dari seluruh koordinator Aliansi gerakan Singkawang Memanggil. Menyampaikan sikap dan akan melaksanakan tindak lanjut dari pertemuan ini yang gagal menurut kami. Kami akan menyurati kembali pihak pihak terkait khususnya Kepolisian kemudian DPRD Kota Singkaeang untuk kembali melakukan hearing. Selamat lambatnya dua hari kedepan, ” kata Johriansyah.
Dan mengenai dengan Pemkot, jelas Johriansyah, berdasarkan hirarki birokrasi melalui DPRD. Jika tidak ditanggapi serius, koordinator Aliansi menegaskan, akan menyurati bagian pengawasan kode etik dan sebagainya di mahkamah kehormatan.
“Kemudian berkenaan dengan aspirasi yang ditanggapi walikota yang kami rasa tidak cukup memuaskan. Kami akan bersurat juga terbuka ke mendagri dan upaya upaya birokrasi tentunya secara administrasi, ” tegasnya.
Aliansi Gerakan Singkawang Memanggil, masih mengupayakan sejumlah jawaban jawaban yang solutif dari DPRD Kota Singkawang dan dari Pemkot Singkawang. “Dengan memperkuat surat kami, sampai ke pemerintah pusat , ” tegas Johriansyah, pula.
(Azn)
