STRATEGINEWS.id, Jakarta – Belum genap sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi perhatian publik karena ucapannya yang kontroversial.
Menteri Purbaya dinilai meremehkan aspirasi publik, menanggapi gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat pada demonstrasi akhir Agustus 2025.
Ia menilai aksi tersebut tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, melainkan hanya sebagian kecil warga yang merasa kurang puas terhadap kondisi ekonomi.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025, Mengutip Kompas.com, Selasa, 9 September 2025.
Menurutnya, keresahan itu akan mereda bila pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Kontroversi lain muncul ketika Purbaya mengungkap keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi 6–7 persen otomatis bisa menekan kritik publik. Pandangan tersebut mengejutkan banyak kalangan, termasuk pelaku pasar.
“Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak banding mendemo,” ucapnya.
Menanggapi ucapan Purbaya yang memantik kegaduhan, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mewanti-wanti pentingnya pejabat publik menjaga komunikasi agar tidak menimbulkan kontroversi yang bisa melukai hati rakyat. Terutama, bagi menteri-menteri yang baru saja dilantik belakangan ini
“Ya saya kira berbicara yang esensi saja lah. Pejabat publik bicara yang esensi, yang substantif gitu ya. Yang betul-betul bisa menenangkan dan sekaligus pernyataannya bisa memberikan harapan,” ujar Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025) dikutip dari Inilah.com.
Herman menekankan, ucapan pejabat publik seharusnya selaras dengan tindakan serta hasil kerja yang ditargetkan.
“Bisa betul-betul apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi target yang telah diucapkannya juga itulah hasil yang dihasilkannya,” sambungnya.
Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan, setiap pejabat dan wakil rakyat harus sensitif terhadap aspirasi masyarakat.
“Kita harus sensitif, harus melihat bagaimana rakyat, people first gitu ya. Rakyat yang utama dan tentu harus menjaga di sana. Supaya betul-betul siapapun pejabat, wakil rakyat, apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka,” pungkasnya.
[sur/red]
