Oleh: Andre Vincent Wenas *)
Kita sudah mengalami, silih berganti dari satu rejim ke rejim pemerintahan berikutnya. Tapi yang boleh dibilang transisi kepemimpinan nasional paling mulus adalah dari administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke administrasi pemerintahan Prabowo Subianto. Ini fakta.
Sejak awal transisi, Presiden Jokowi merasa optimistis bahwa transisi kepemimpinan nasional bakal berjalan baik. Kontraksi ekonomi sedikit membuat pertumbuhan anjlok ke bilangan 4 persen, namun akhirnya ‘bounce-back’ ke kisaran 5 persen. Targetnya ke kisaran 8 persenan.
Ini ibarat lari cepat atau sprinter. Penting sekali untuk mengawali start dengan baik. Jokowi menyatakan bahwa transisi berjalan dengan kondusif, karena sejak Prabowo memenangkan pemilu ia selalu diajaknya untuk terlibat penuh dalam berbagai pertemuan penting.
Demi kepentingan bangsa Jokowi berkepentingan agar transisi berjalan mulus, karena akan menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Jokowi menyampaikan ini di BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, 8 Oktober 2024 yang lalu. Stabilitas selalu menjadi prasyarat pertumbuhan.
Transisi berkaitan penting dengan rencana program-program unggulan bangsa yang harus dilanjutkan. Karena itu hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya Prabowo selalu hadir.
Kalau sebelumnya Prabowo hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih. Ia hadir di hampir semua rapat. Sehingga rencana-rencana untuk program unggulan bangsa bisa terus berlanjut.
Sehingga dalam sidang kabinet paripurna kemarin (Agustus 2025) Presiden Prabowo Subianto menilai strategi yang dalam 10 bulan terakhir dijalankan kabinetnya sudah benar, atau berada di arah yang benar. Strategi yang dijalankan diistilahkannya sebagai azimut Kompas yang benar serta dijalankan dengan koordinasi yang baik.
Kemandirian dalam hal pangan, energi dan aktivitas diplomasi (yang tidak emosional, tidak terpancing) menjadi tumpuan stabilitas. Sehingga program makan bergizi gratis (MBG) bisa menunjukan kinerja yang baik. Investasi terus berdatangan, program kesehatan nasional, perumahan rakyat dan pertumbuhan ekonomi lewat pariwisata terus terjaga.
Harus selalu diingat, agenda 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Ini prioritas, jadi yang diutamakan. 1) Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air, 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara, 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 5) Pemberantasan Kemiskinan, 6) Pemberantasan Narkoba, 7) Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi, 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif, 10) Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas, 11) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup, 12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani, 13) Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
14) Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya, 15) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), Termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi, 16. Memastikan Kerukunan antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah, 17) Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Ke 17 agenda itu prioritas, tapi ada satu penekanan yang perlu digaris bawahi, bahwa Presiden Prabowo menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dicanangkan sejak awal pemerintahannya akan terus dijalankan dengan berlandaskan realisme, bukan sekadar idealisme. Realisme.
Katanya, “Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu, tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.”
Langkah-langkah ini menjadi penting dicermati, dengan realisme politik dan realisme ekonomi sebagai kerangka analisanya. Arena politik telah menunjukan fakta bahwa ada dua kongres partai politik yang jadi perhatian nasional.
Pertama kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo (Juli 2025) dan kedua kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali (Agustus 2025). PSI lewat mekanismen e-voting telah memilih Kaesang Pangarep sebagai ketua umum, dan yang penting ada pernyataan Jokowi yang bakal bekerja keras untuk PSI.
Sementara PDIP mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, karena dalam pertemuan internal sebelumnya secara aklamasi katanya telah sepakat untuk meminta Megawati tetap sebagai ketua umum partai. Dalam susunan pengurus DPP-nya tidak ada nama Hasto Kristiyanto. Jabatan sekretaris jenderal dirangkap Megawati.
Lalu kemana Hasto? Hasto ada di rumahnya. Ia tetap berstatus sebagai koruptor (pemberi suap) yang tidak perlu menjalani vonis 3 tahun 6 bulan penjara lantaran mendapat amnesti dari presiden. Pertanyaannya, apakah PDIP mau mendudukkan seorang koruptor (pemberi suap) di kursi sekjen partai?
Realisme politik juga mempertunjukkan peristiwa terkuaknya dugaan korupsi di kalangan legislator kita (anggota DPR RI). Ada 2 orang anggota DPR RI jadi tersangka kasus CSR Bank Indonesia, Satori (dari fraksi Nasdem) dan Heri Gunawan (fraksi Gerindra).
Terhadap Satori, KPK tak hanya memeriksa bahkan juga melakukan penggeledahan terhadap rumahnya di Cirebon, Jawa Barat pada 6 Februari 2025. Selain itu, KPK pernah memeriksa Heri Gunawan pada 27 Desember 2024, lalu memanggil kembali pada 18 Juni 2025, namun Heri Gunawan tidak hadir, alasannya sakit.
Sementara itu Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku telah menjalankan prosedur yang ketat dalam penyaluran dana CSR. Dana itu hanya diberikan kepada yayasan yang terpercaya untuk program pendidikan, UMKM, dan sosial dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Kendati begitu, Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Kasus-kasus korupsi yang terbongkar atau diangkat kembali kepermukaan di era Prabowo cukup signifikan. Kita mulai dari korupsi di tubuh Pertamina yang kolosal, melibatkan Moh, Riza Chalid (The Oil Godfather) sekitar Rp 968,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun rupiah. Disusul kasus korupsi PT Timah yang sekitar Rp 300 triliun.
Terungkap kembali kasus BLBI, sekitar Rp 138 triliun (terkait kasus Hasto-Harun Masiku). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diberikan pada masa krisis moneter 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan dana Rp 147,7 triliun. Dana itu tidak dikembalikan sehingga merugikan negara Rp 138,44 triliun.
Upaya penagihan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) BLBI pada 2021. Namun, hasilnya masih belum jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim sebagai tersangka.
Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun) Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi menyerobot lahan 37 hektar di Riau dibantu mantan Bupati Indragiri Hulu, R Thamsir Rachman. Sekarang putri Surya Darmadi jadi buronan pula.
Litani korupsi berlanjut. Ada kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun) Kasus ini berkaitan dengan pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur pada 2009-2011 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno, masih berstatus buron.
Korupsi PT Asabri (Rp 22,7 triliun) PT Asabri memanipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta. Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Rp 16,8 triliun) yang gagal membayar polis nasabah. Korupsi Wilmar atau CPO (Rp 11,8 triliun) terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Korupsi LPEI (Rp 11,7 triliun), korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke PT Petro Energy (PT PE) pada Maret 2025.
Korupsi pengadaan laptop Chromebook (Rp 9,9 triliun), pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2019-2022. Pengadaan laptop Chromebook itu ditujukan pada sekolah-sekolah di daerah 3T. Akan tetapi, Chromebook kemudian diberikan untuk daerah non-3T yang sudah bisa mengakses internet.
Korupsi gila-gilaan tersebut menjadi penghalang atau faktor yang menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kita sudah tahu mau kemana dan harus berbuat apa. Kita pun tahu bahwa korupsi menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanan menuju VIE (Visi Indonesia Emas) 2045.
Perlu dicatat, satu-satunya partai politik yang terus meng-endorse kedua RUU ini adalah PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Tinggal sekarang faktor kemauan (political will) yang harus dijalankan dengan menimbang realisme politik dan ekonomi. Bagaimana “mendesak” DPR RI meratifikasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Skala korupsi semakin membengkak. Apakah ada skenario besar atau skenario asing yang bermain disini? Semacam plot EHM (Economic Hit Man) yang terus meracuni bangsa melalui proxy-nya. Strategi ‘devide et impera’ diantara sesame anak bangsa juga dimainkan. Semuanya bertujuan membuat Indonesia jadi negara gagal (failed state).
Prabowo sudah menyatakan mendukung kedua RUU tersebut. Pernyataannya saat peringatan hari buruh (May Day) sangat jelas. Sebelumnya Jokowi sudah mengirimkan Supres-nya ke DPR agar kedua RUU ini dibahas oleh parlemen. Anggota DPR yang korupsi mulai dibersihkan. Mafia-mafia perekonomian satu persatu masuk bui.
Tunggu apa lagi? Angin bakal semakin kencang.
Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
