STRATEGINEWS.id, Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, tidak akan menimbulkan efek berantai negatif terhadap perekonomian nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI pada Jumat 15 Februari 2025.
Sri Mulyani memastikan, bahwa total belanja negara tetap sebesar Rp3.621,3 triliun, tanpa adanya pengurangan anggaran secara keseluruhan.
Langkah efisiensi ini, kata dia, lebih kepada refocusing atau penggeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.
Menurutnya, jika dana dialihkan ke aktivitas dengan multiplier effect yang lebih tinggi, maka justru dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak ke perekonomian akan jauh lebih baik,” jelas Sri Mulyani
Ia menambahkan, pemerintah juga terus memantau efektivitas kebijakan ini, terutama dalam memastikan kecepatan realisasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.
“Kami akan terus melakukan monitoring, terutama dalam kecepatan pelaksanaan belanja agar kebijakan ini benar-benar memberi dampak positif bagi perekonomian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa semangat efisiensi akan tetap menjadi prinsip utama dalam tata kelola birokrasi.
“Sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” pungkas Sri Mulyani.
[sur/red]
