STRATEGINEWS.id, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp 1.000 per hari.
Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu, yang dilihat di Bandung, Jumat (3/10), ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.
Dedi menyebut, Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama yang bersifat darurat dan mendesak.
“Melalui gerakan ini, setiap ASN, pelajar, dan masyarakat diimbau untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai wujud kesetiakawanan dan sukarela sosial,” bunyi surat edaran tersebut.
Kebijakan KDM tersebut, menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengatakan, kebijakan KDM terkait permintaan donasi Rp1.000 per hari merupakan kebijakan daerah. Ia menyerahkan hal itu kepada masing-masing pemerintah daerah (pemda), juga warga Jabar.
“ Itu terserah kepada pemerintahnya, dan terserah kepada warganya. Tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan hal itu. Jadi boleh aja kalau mau,” kata Purbaya singkat, usai bertemu Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Kebijakan donasi Rp 1.000 per hari itu ala KDM dikeluhkan warga Jabar.
Kepada media, salah seorang ASN di Pemkot Cirebon yang tidak mau disebut namanya mengeluhkan kebijakan tersebut yang menurutnya sangat memberatkan
“ Kebijakan ini sangat memberatkan, sehari Rp1.000, berarti kalau sebulan Rp30.000. Sangat berat, kebutuhan banyak. Kita berharap Bapak Aing meninjau kembali kebijakan tersebut. Upaya membantu masyarakat yang kekurangan itu tanggung jawab pemerintah, jangan dibebankan kepada kita-kita pegawai kecil ini,” keluhnya.
[rus/red]
