STRATEGINEWS.id, Medan — Semua jalan negara, provinsi dan kota di empat kecamatan Medan bagian Utara tidak punya ‘traffic light’ atau lampu lalu lintas. Tidak adanya perhatian pemerintah terhadap traffic light itu mengakibatkan kemacetan kerap terjadi di persimpangan jalan dan kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang untuk mendapatkan uang dengan alasan membantu kelancaran lalu lintas.
“Keberadaan orang itu agak membantu walau kerap membuat jengkel,” kata Muksin, seorang pengguna jalan, Kamis (12/5/2026).
Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan masing-masing arah untuk berjalan secara bergantian.
Saat ini, persimpangan yang paling parah terjadi kemacetan di persimpangan Titi Papan, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.
“Padahal Jalan KL Yos Sudarso itu adalah jalan negara dan menjadi jalan utama warga yang ingin ke Belawan atau sebaliknya,” jelas Muklis.
Selain itu, kemacetan akibat tidak adanya traffic light juga terjadi pada jalan provinsi seperti persimpangan tiga Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enamratus dan persimpangan Pasar Lima, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
“Kemacetan pada dua persimpangan ini terjadi pada jam tertentu terutama pagi dan sore hari atau saat masyarakat pulang kerja,” ujarnya.
Kemudian, persimpangan Simpang Kantor, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan dan persimpangan Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan juga mengalami hal sama.
“Persimpangan ini letaknya tidak jauh dari Mapolsek Medan Labuhan dan dulu ada traffic light di situ namun sekarang telah hilang dimakan rayap besi,” ujar pria paruh baya itu.
Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri SE, meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera bertindak karena dengan tidak adanya rambu lalu lintas akan meningkatkan risiko kecelakaan khususnya pada sejumlah jalan di Medan bagian Utara.
Selanjutnya, legislatif asal daerah pemilihan (Dapil) 2 itu meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja dinas terkait.
“Ini terjadi akibat kinerja dinas terkait lemah dalam pengawasan dan lambat dalam merespons keluhan warga,” tegas Saipul, seperti dikutip dari detikSumut, Minggu (24/5/2026) siang.
(KTS/rel)
