STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Dalam dinamika pengelolaan anggaran di berbagai daerah, pemerintah desa kerap menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi penyesuaian atau pengurangan anggaran. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh aparatur desa di berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai, secara struktural desa berada pada posisi paling bawah dalam hierarki pemerintahan. Ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran atau harus melakukan penyesuaian dalam APBD, maka pos anggaran yang dianggap paling mudah untuk dikurangi sering kali adalah anggaran yang berkaitan dengan desa.
Hal ini terjadi karena desa dinilai memiliki daya tawar politik yang relatif lebih lemah dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten atau kota, maupun lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran.
Selain itu, anggaran desa biasanya tersebar di banyak kampong atau desa. Dalam satu daerah, jumlah desa bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Jika pengurangan anggaran dilakukan dalam jumlah kecil pada setiap desa, maka secara akumulatif pemerintah daerah dapat menghemat dana dalam jumlah besar tanpa menimbulkan dampak politik yang terlalu terlihat secara langsung.
Namun bagi pemerintah desa, pengurangan tersebut tetap berdampak besar terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, fenomena lain yang juga kerap menjadi keluhan aparatur desa adalah adanya berbagai kegiatan “titipan” dari sejumlah pihak kepada pemerintah desa. Kegiatan tersebut biasanya berupa permintaan kontribusi dana untuk berbagai kegiatan tertentu, mulai dari acara seremonial, kegiatan tingkat kecamatan, hingga kegiatan yang melibatkan berbagai institusi.
Tidak jarang, aparatur desa merasa berada dalam posisi yang sulit karena harus menjaga hubungan dengan berbagai pihak, sementara anggaran desa yang tersedia sebenarnya telah direncanakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam praktiknya, banyak kegiatan desa yang akhirnya harus disesuaikan, ditunda, bahkan dikurangi demi menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.
Padahal secara ekonomi, anggaran desa memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Dana desa maupun alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa umumnya langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Karena itu, sejumlah pihak menilai bahwa penguatan kebijakan yang berpihak pada desa sangat diperlukan agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan secara optimal tanpa harus terbebani oleh berbagai tekanan anggaran maupun titipan kegiatan dari berbagai pihak.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih adil dan transparan, diharapkan desa dapat benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
[dedi]
