STRATEGINEWS.id, Jakarta – Ribuan massa melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu [13/8/2025].
Massa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran untuk mundur dari jabatannya, karena dipilih oleh rakyat secra konsitutusional.
“ Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanismenya,” kata Sudewo kepada wartawan di kantornya, di sela-sela aksi demo, Rabu [13/8/2025].
Diketahui sejak pagi puluhan ribu masa dari Pati, dan berbagai aliansi memadati alun-alun untuk memprotes kebijakan Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250 persen dan meminta Sudewo mundur dari jabatan.
Namun hingga pukul 11.00 WIB, Sudewo belum juga menemui massa. Hal ini yang memicu kemarahan massa demonstran dengan melempar botol dan gelas plastik, merusak baliho dan pemecahan kaca kantor Bupati. Tak hanya itu, massa juga berusaha untuk merobohkan gerbang pendopo.
Demo semakin memanas saat massa membakar mobil provos milik Polres Grobogan.
Polisi mencoba menghalau massa agar tidak anarkis dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water canon, membuat massa berlarian dan sebagian berlindung di Masjd Agung Baitunnur.
Baru sekitar pukul 12.00 WIB, Sudewo keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk, karena situasi tidak kondusif.
Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pendemo.
Aksi demo besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.
Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.
Meski belakangan Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu dan membatalkan kenaikan PBB, massa tetap menggelar demonstrasi.
Sudewo baru menjabat sejak dilantik 18 Juli 2025. Namun kurang dari sebulan memimpin Pati, sudah menghadapi gelombang penolakan akibat kebijakannya, dan mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.
[ton/red]
