STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Optimalisasi pengesahan anggaran murni tahun 2025 Subulussalam harusnya mewujudkan Visi misi Walikota dan wakil walikota terpilih, hal ini demi menghormati transisi kepemimpinan baru untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kota Subulussalam.
Menurut Ridwan Husein diperlukan kehati-hatian agar setiap keputusan mencerminkan penghormatan terhadap proses demokrasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi walikota terpilih untuk menjalankan visi dan misinya.hal ini demi memenuhi kebutuhan pembangunan dan memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik
“Kami menghimbau kepada pj walikota dan DPRK agar tidak mengambil kebijakan stategis yang dapat mengikat pemerintahan mendatang tanpa konsultasi yang matang,” demikian menurut aktivis kota Subulussalam Ridwan Husein.
“Apalagi Alat kelengkapan dewan /AKD DPRK kota Subulussalam juga baru dilantik Rabu 4 Desember 2025” Jadi molor pun pembahasan anggaran tahun 2025 masih kategori wajar. Karena para pemangku kepentingan saat ini masih merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari pemerintahan sebelumnya,saat ini Subulussalam sudah kronis dan darurat ekonomi jadi jangan lagi dipaksakan untuk di rusak . Intinya Pembahasan anggaran APBK tahun 2025 harus dilaksanakan setelah wali kota terpilih dilantik,” tutup Ridwan Husein.
[dedi]