Strateginews.id, Blora– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali mendapat alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2024 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini Kementrian Perumahan Rakyat.
Dengan bantuan tersebut, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora Denny Adhiharta Setiawan optimis pemkab bisa perbaiki 1.544 jumlah rumah tidak layak huni (RLTH) di wilayah Kabupaten Blora.
Denny menyebut bantuan perumahan ini merupakan program tahunan yang rutin diterima Blora, meskipun biasanya alokasinya lebih kecil dan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun untuk tahun ini,Blora mendapatkan Alokasi yang cukup besar dari Kementerian PUPR.
“Tahun ini bantuan BSPS di Kabupaten Blora lebih banyak dibandingkan tahun kemaren, mendapatkan sebanyak 1.544 titik bantuan untuk perbaikan rumah tak layak huni dan disalurkan secara bertahap sejak awal tahun, dengan masing-masing titik mendapatkan anggaran Rp20 juta,” jelas Denny di Blora, Selasa (25/11/2024).
Diterangkannya, alokasi dana ini terdiri dari Rp2,5 juta untuk tenaga kerja atau tukang, dan Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan.
Denny menjelaskan, bantuan dari Kementerian PUPR ini dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan. Tahap pertama mencakup 500 unit, tahap kedua 350 unit, dan tahap ketiga 694 unit. “Untuk tahap ketiga ini, kami baru memulai pengerjaan pada bulan Oktober dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun,” jelas Denny.
Dalam pelaksanaan program renovasi ini, Denny menekankan bahwa Pemkab Blora hanya bertugas memfasilitasi kegiatan di lapangan, sementara seluruh proses teknis dikelola langsung oleh Kementerian PUPR.
“Kami hanya memfasilitasi saja,memberikan dukungan administrasi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selebihnya, mulai dari pengusulan, tenaga pendamping yang direkrut di Semarang, hingga eksekusi di lapangan, semuanya diurus langsung oleh pihak kementerian,” terang Denny.
Denny menyampaikan apresiasinya terhadap program BSPS yang menurutnya sangat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Blora.
“Program dari kementerian ini jelas sangat membantu, karena kalau harus diakomodir sendiri dari APBD kabupaten. Anggaran daerah kita tidak akan cukup jika harus menangani ribuan rumah yang memerlukan perbaikan,” tambah Denny.
Sejak tahun 2017 Dinrumkimhub sendiri sudah ditarget dari pemerintah kabupaten untuk membenahi 1000 titik rumah tidak layak huni setiap tahunnya. Dan anggaranya bersumber dari APBD dan CSR.
“Sampai tahun 2024 ini , sudah 5 ribu lebih rumah tidak layak huni di kabupaten Blora yang kita benahi,karena tiap tahun kita ditarget untuk 1000 rumah, anggaranya ya dari APBD dan CSR Bank Jateng” jelasnya.
Dalam menentukan rumah yang akan menerima bantuan, Dinrumkimhub Blora mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan.
“Kami gunakan DTKS sebagai dasar data, sehingga penerima benar-benar mereka yang berhak. Setelah itu, kami melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria bantuan,” jelas Denny.
Denny juga mengungkapkan harapannya agar program BSPS ini dapat terus berlanjut, mengingat masih banyak warga Blora yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kami berharap bantuan seperti ini terus berjalan setiap tahun. Masih ada banyak keluarga yang membutuhkan rumah yang lebih layak dan aman apalagi nyaman dan sehat” pungkasnya.
(Tama)
