STRATEGINEWS.id, Cirebon – Pada bulan September 2024, Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) Cirebon secara resmi dibuka oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, di Stadion Bima Madya. Acara pembukaan ini disambut meriah oleh ribuan peserta serta masyarakat yang hadir. Sebagai agenda tahunan, POPKOTA bertujuan menjadi ajang untuk menumbuhkan dan mengembangkan talenta atlet muda dalam berbagai cabang olahraga.
Namun, di tengah berlangsungnya acara, cabang pencak silat menjadi perhatian publik. Pada Kamis, 17 Oktober 2024, muncul isu terkait dugaan pelanggaran aturan berat badan atlet. Seorang atlet yang sebelumnya didiskualifikasi karena berat badannya di bawah batas minimal, dilaporkan diberikan kesempatan untuk melakukan penimbangan ulang oleh panitia pertandingan. Dalam proses tersebut, atlet tersebut dikatakan diminta untuk minum air dalam jumlah besar demi memenuhi syarat berat badan yang telah ditetapkan.
Jika dugaan ini terbukti, maka hal ini akan mencederai semangat fair play yang menjadi dasar dalam setiap kompetisi olahraga. Apabila atlet tersebut tetap diizinkan bertanding dan kebetulan memenangkan kompetisi, hasilnya bisa dipertanyakan dan bahkan dibatalkan demi menjaga keadilan.
Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Cirebon, Mohammad Yusup, memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Ia menjelaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. “Kami sudah mengikuti semua regulasi yang ditetapkan selama berlangsungnya kompetisi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka bisa mengajukan protes melalui mekanisme resmi yang telah disepakati pada saat technical meeting. Proses pengajuan protes harus disertai dokumen tertulis serta biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,” jelas Yusup.
Namun, aturan biaya ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa pengajuan protes harus disertai biaya sebesar itu? Beberapa pihak berpendapat bahwa aturan ini dapat mempersulit mereka yang ingin memperjuangkan keadilan dalam kompetisi. Ada anggapan bahwa aturan tersebut disiapkan untuk mengurangi kemungkinan protes yang bisa menggoyahkan keputusan panitia.
Menanggapi kritik tersebut, Yusup menjelaskan bahwa biaya protes merupakan prosedur standar dalam kompetisi resmi untuk mencegah protes tanpa alasan yang jelas. “Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa protes diajukan dengan bukti kuat, dan biaya ini akan dikembalikan jika protes diterima,” ungkapnya.
Saat ini, dugaan pelanggaran sedang diselidiki lebih lanjut. Diharapkan pihak penyelenggara dapat memberikan penjelasan yang transparan agar kejujuran dan sportivitas tetap terjaga. Keadilan di POPKOTA Cirebon 2024 menjadi prioritas utama agar semua atlet dapat bertanding dalam suasana yang fair dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
( Hisam )
