Pelaksanaan Proyek Dikbud Donggala Lambat, Disinyalir Banyak Intervensi

Helmi Sahibe

STRATEGINEWS.id, Donggala – Memasuki Triwulan Tiga tahun anggaran 2024 semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Donggala belum berjalan baik kegiatan fisik maupun non fisik.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada serapan anggaran terutama penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada tanggal 22 juli mendatang harus sudah ada laporan kegiatan, dimana untuk semua kegiatan fisik harus sudah berkontrak.

Pihak dinas juga belum bisa menyiapkan dokumen perencanaan saat Inspektorat Kabupaten Donggala meminta sejumlah dokumen untuk dilakukan review dokumen perencanaan yang dibuat oleh kosultan perencana baik DAK maupun DAU.

Lambannya pelaksanaan kegiatan ini disinyalir adanya intervensi dari sejumlah oknum yang mengatasnamakan Pejabat Bupati Donggala yang ingin mengatur dan menguasai paket pada Dinas Dikbud.

Kabarnya ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui ponselnya mengancam akan memutasai pejabat eselon 3 di sejumlah OPD jika tidak menuruti kemauannya untuk meminta paket.

Segala bentuk intervensi ini yang membuat ASN di Donggala merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Ironisnya ada oknum Sekretaris Camat (sekcam) yang kabarnya kerabat dari PJ Bupati disinyalir turut mengatur dan bagi-bagi proyek pada sejumlah kontraktor.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Donggala Hijau Helmi Sahibe kepada Strateginews.id sangat menyayangkan terjadinya persoalan ini.

Dia menilai PJ Bupati teledor membiarkan oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya berkeliaran mengatur dan membagi-bagi kan paket kepada sejumlah kontraktor, bahkan berani mengancam sejumlah pejabat Donggala untuk dimutasi.

“Bupati jangan masa bodoh dengan masalah ini, harusnya bersikap tegas apalagi sudah berani mengatasnamakan dirinya”,” kata Helmi

Masalah ini tidak bisa dibiarkan,dan harus ada ketegasan, sebab kalau dibiarkan akan berdampak kepada pemegang kebijakan bahkan berimbas pada pelaksanaan proyek, jelas Helmi Sahibe.“ JIka dibiarkan ini bakal ribut terutama saat proses tender, sementara waktu sudah sangat mepet,” tandas Helmi

Helmi juga mengatakan, pihaknya mendapat informasi paket-paket di Dikbud Donggala ini disinyalir sudah banyak diperjualbelikan di Kota Palu oleh oknum makelar proyek“. Kami sementara telusuri siapa sebenarnya oknum-oknum yang berani bikin gaduh di Donggala ini,”jelasnya.

Untuk itu pihaknya akan mengawal masalah ini mulai dari peroses tender hingga akhir pekerjaan, jika memang terjadi kolusi dan nepotisme yang berdampak korupsi pihaknya akan membawa perkara ini pada Aparatur Penegak Hukum, pungkasnya tegas.

Sementara Sekretaris Dinas Dikjar Kabupaten Donggala, Nur Rahmat, SPd.SD yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (02/07/24) mengakui jika ada  keterlambatan penanganan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Semua kegiatan terutama kegiatan fisik belum ada yang jalan, namun demikian Nur Rahmat memastikan akan selesai sebelum tanggal 22 Juli 2024 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sekdis Nur Rahmat lebih lanjut mengatakan, keterlambatan tersebut disebabkan karena perangkat kerja yang menangani pengadaan barang dan jasa, sibuk atau   focus pada penyelesaian masalah yang sudah jadi temuan tahun 2023.

” Terkait adanya intervensi oleh oknum yang mengatasnamakan PJ Bupati  selaku Sekretaris Dinas, saya tidak pernah ditemui oleh orang-orang tersebut,” pungkas Nur Rahmat. (Mai T).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *