STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana menjelaskan bakal banyak kekacauan yang terjadi dalam Pemilu 2024 jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pencoblosan suara nanti dilakukan secara tertutup atau sistem coblos partai.
Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (1/5/2023), Denny membeberkan ada beberapa hal yang bakal terjadi seperti partai politik peserta pemilu yang terpaksa harus menyusun ulang data serta juga banyaknya bakal calon legislatif yang harus mundur.
“Berpotensi terjadi perebutan jual beli nomor urut dan juga mengganggu persiapan pemilu,” kata Denny Indrayana, dikutip dari Serambinews.com.
Senada dengan Denny, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa pemilu sistem proporsional tertutup yang tengah diperjuangkan oleh PDI Perjuangan di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengancam stabilitas pemilu 2024 yang saat ini tahapannya sudah berjalan.
“Saya kira sistem tertutup ini akan mengacaukan tahapan pemilu,” kata Jerry Massie melalui keterangan, Jumat [2/6/2023]
Jerry melihat, bahwa perjuangan untuk mengubah sistem pemilihan legislatif (pileg) dengan proporsional terbuka menjadi tertutup hanyalah ikhtiar PDIP. Sehingga ia menyarankan agar partai-partai parlemen yang berjumlah 8 (delapan) fraksi itu bisa melakukan perlawanan.
Sebab, kata Jerry, suara penolakan proporsional tertutup sudah digelontorkan oleh ke delapan partai politik di Senayan, yang artinya suara sudah jelas lebih mayoritas mendukung proporsional terbuka ketimbang tertutup.
“Kan ini hanya usulan PDIP, maka saya sarankan parpol di parlemen bisa melawan, (jika) memang efeknya stabilitas pemerintahan Jokowi terganggu,” kata pakar politik jebolan Amerika Serikat ini.
Jika situasi itu akan membuat konstelasi politik akan kacau, menurutnya tidak menjadi masalah. Bagi Jerry, seharusnya PDIP yang lebih memikirkan bagaimana stabilitas itu seharusnya dijaga dengan tidak melakukan manuver tanpa dukungan partai koalisi.
“Memang ini saya kira akan merugikan parpol-parpol lain, harusnya PDIP tak ngotot memaksakan kehendaknya. Tapi oke lah, di MK bisa saja PDIP kalah skor bisa 6-3 atau 5-4,” tandasnya.
Dalam konteks ini, Jerry Massie menyarankan juga kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap dengan menolak sistem pileg dengan proporsional tertutup. Sekalipun ini menjadi sikap politik partai yang menjadi membesarkan Jokowi, namun penolakan itu menjadi tolok ukur apakah Presiden akan mengacaukan Pemilu atau justru mendukung pemilu berjalan baik dan lancar.
“Presiden harusnya bersuara menolak ketimbang beliau menjadi cawe-cawe. Kan iparnya yang duduk di Ketua MK, jadi ada akses,” tuturnya.
[nug/red]
