STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Usai Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate jadi tersangka dugaan korupsi BTS, is reshuffle kabinet kembali berhembus.
Presiden Jokowi membuka peluang kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Termasuk merombak para menteri yang berasal dari Partai NasDem.
“ Ya bisa saja (rombak menteri Nasdem),” kata Jokowi usai melakukan penanaman Mangrove bersama sejumlah Jenderal TNI dan Polri di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Isu reshuffle menteri dari NasDem mencuat karena partai tersebut mendukung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Saat ini ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi.
Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Beberapa waktu lalu, Jokowi bahkan menyebut NasDem kini sudah mempunyai koalisi sendiri.
Selain itu, perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang daftar menjadi anggota legislatif.
Menurut Jokowi, perombakan akan dilakukan bila kerja menteri tersebut terganggu akibat pencalegan.
“Nyaleg juga diperbolehkan tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan (tugas Menteri), nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti. biar konsentrasi ke nyalegnya,” kata Jokowi.
Tidak hanya bagi Menteri yang jadi Caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada Menteri yang mendaftar sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.
Alasan Jokowi, apabila cuti dirasa tidak cukup untuk kampanye maka bisa saja direshuffle.
Terkait isu resuffle yang kembali mengemuka, relawan Almaun merekomendasikan untuk langsung saja wakil menteri [wamen] naik menjadi menteri.
Menurut Ketua Almaun Rafik Perkasa Alamsyah, wakil menteri menjadi naik menjadi menteri dengan pertimbangan untuk efektifitas dan optimalisasi kinerja, mengingat sisa periode pemerintahan Jokowi sangat pendek.
“ Kami Almaun merekomendasikan wakil menteri itu langsung saja jadi Menteri. Hal ini karena pertimbangan efektifitas dan optimalisasi kinerja kabinet, mengingat sisa pemerintahan Jokowi sangat pendek. Kalau pejabat baru tentu tidak efektif. Karena namanya pejabat baru pasti harus membaca situasi baru dan sosialisasi seluruh internalnya,” kata Rafik, Rabu [17/5/2023]
“ Jadi akan lebih baik jika Wamen langsung naik jadi Menteri. Kalo wamen kan tinggal melanjutkan dan sedikit evaluasi perubahan sesuai arahan Presiden,” pungkasnya.
[nug/red]
