Kawal Demo Buruh 1 Mei di Jakarta, 4.216 Personel Gabungan Diterjunkan

Ribuan massa dari berbagai elemen buruh turun ke jalan peringati Hari Buruh Internasional [ft. Rotasi News]

STRATEGINEWS.id, Jakarta – Untuk mengamankan aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar hari ini di Jakarta, Senin [1/5/2023] sebanyak 4.216 personel gabungan diterjunkan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis Senin [1/5] mengatakan, untuk wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 4.216 personel gabungan dikerahkan May Day ini, dengan rincian 3.318 dari Polri, 690 personel TNI dan 208 personel dari Pemprov DKI Jakarta.

“ Setidaknya ada empat titik yang akan menjadi konsentrasi massa buruh yakni di Istana Negara, Gedung MPR/DPR RI, Lapangan Panahan Senayan dan GOR Rawa Badak Jakarta Utara,” kata Sandi Nugroho

Sandi mengatakan, sejumlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan di titik-titik tersebut, dimana rekayasa dan pengalihan arus akan bersifat situasional.

Sandi menuturkan, ada empat wilayah yang menjadi konsentrasi pengamanan dalam peringatan May Day ini. Adapun  keempat wilayah itu antara lain wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur.

Sandi memerinci sebanyak 1.019 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh di wilayah Polda Jawa Barat. Kemudian, wilayah Polda Jawa Tengah menurunkan sebanyak 4.319 personel gabungan dan Polda Jawa Timur ada 3.360 personel gabungan.

Kepada massa buruh, polisi menghimbau agar melaksanakan aksi dengan tertib dan aman.

“ Polri siap mengawal dan mengamankan massa buruh menyampaikan aspirasinya. Namun penyampaikan pendapat dan aspirasi harus dilakukan secara tertib, aman dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujarnya.

Diketahui, puluhan ribu buruh akan menggelar aksi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Kepresidenan dan Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5) ini.

Dalam aksinya, massa aksi akan membawa tujuh tuntutan yakni dicabutnya Omnibus Law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mendesak agar ambang batas parlemen empat persen dicabut, dan mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kemudian menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, mendukung calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja, serta HOSTUM, yaitu hapus outsourcing tolak upah murah.

[dul/red]

banner 600x230

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *